DPRD Kota Makassar
DPRD Makassar RDP Sengketa Lahan Perumahan Kodam Bitoa, Hadirkan PT Aditarina
KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen PT Aditarina terkait sengketa lahan Perumahan Kodam Bitoa, Senin (19/5/2025). Melalui kuasa hukumnya, Andi Alrizal Yudi Putranto, pihak PT Aditarina menyampaikan bahwa mereka telah menempuh berbagai upaya penyelesaian secara persuasif dan dengan itikad baik.
Mediasi telah dilakukan bersama warga yang menempati lahan, melibatkan aparat kecamatan hingga Polrestabes Makassar.
“Sejak awal kami berusaha menyelesaikan masalah ini secara damai. Mediasi juga sudah dilakukan di tingkat kepolisian. Tanah tersebut sejak lama dijaga oleh seseorang bernama Daeng Neken, yang sebelumnya juga pernah hadir dalam RDP,” jelas Alrizal.
Dalam forum tersebut, PT Aditarina turut memperlihatkan dokumen kepemilikan sah, termasuk Akta Jual Beli (AJB), yang disaksikan oleh anggota dewan dan perwakilan pemerintah kota.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur, mengapresiasi pendekatan non-litigasi yang diambil oleh PT Aditarina. Ia menilai upaya persuasif dan pemberian ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab dan niat baik perusahaan.
DPRD Kota Makassar
Komisi B DPRD Makassar Genjot Pertumbuhan Ekonomi Lewat Sinergi dan Evaluasi Pajak
Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Ismail, memimpin rapat kerja bersama mitra terkait dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Daeng.
Rapat tersebut digelar mulai Jumat (3/10) hingga hari ini Sabtu (4/10) di Ruang Rapat Kantor DPM PTSP Pemerintah Kota Makassar.
Rapat yang digelar di kantor DPRD Makassar tersebut membahas berbagai langkah strategis guna memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepada awak media, Ismail menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada upaya menjaga stabilitas penerimaan pajak tanpa membebani masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, serta penanganan kemiskinan dan ketimpangan sosial di wilayah perkotaan.
“Dengan evaluasi dan perencanaan yang terarah, diharapkan setiap kebijakan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Makassar. Sinergi antara pemerintah dan mitra kerja menjadi kunci agar program berjalan efektif dan berdampak positif,” ujar Ismail.
Ia menegaskan, Komisi B DPRD Makassar berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang konkret dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login