Connect with us

Tak Berkategori

Ketua Komisi B DPRD Makassar Soroti Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

Published

on

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan kembali mendapat sorotan. Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mendesak agar perhatian terhadap wilayah kepulauan tidak hanya berhenti pada janji, melainkan diwujudkan dalam bentuk aksi nyata, terutama dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan.

“Di sana ada sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Atapnya bocor saat hujan, dan tidak ada tempat berteduh yang layak. Ini harus segera dibenahi,” ujar Ismail saat diwawancarai, Selasa (6/5/2025).

Ismail menegaskan bahwa masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama dengan warga di daratan, baik dalam hal pelayanan publik maupun fasilitas dasar seperti listrik dan pendidikan. Ia menyoroti masih seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah tersebut yang dinilai menghambat aktivitas warga.

BACA JUGA  DPRD Makassar RDP Sengketa Lahan Perumahan Kodam Bitoa, Hadirkan PT Aditarina

“Sering kali listrik padam di sana, ini perlu perhatian serius. Jangan sampai masyarakat pulau merasa dianaktirikan,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di wilayah kepulauan. Menurutnya, prinsip kesetaraan hak harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut, Ismail mendorong seluruh jajaran pemerintah mulai dari camat, lurah hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bersinergi dan merespons aspirasi masyarakat pulau secara cepat dan tepat.

“Saya harap Pemkot bisa benar-benar mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan warga di kepulauan. Kolaborasi antarinstansi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut,” tegasnya.

Tak hanya menyampaikan kritik, Ismail juga memberikan apresiasi atas rencana Pemerintah Kota Makassar dalam penyediaan kapal lintas pulau yang diharapkan dapat menunjang konektivitas dan memperkuat perekonomian masyarakat kepulauan.

BACA JUGA  Jamaah Haji Khusus PT An-Nur Maarif Siap Jalani Puncak Ibadah Haji di Arafah

“Kehadiran kapal lintas pulau ini akan sangat membantu mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Tapi saya tekankan, jangan hanya berhenti di wacana. Ini harus diwujudkan,” pungkasnya. (**)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Sulsel Dijadwalkan Lantik PPPK Tahap II dan Paruh Waktu pada 17 November 2025

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memastikan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II dan PPPK Paruh Waktu akan dilaksanakan pada Senin, 17 November 2025. Prosesi pelantikan akan dipimpin langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di halaman Kantor Gubernur Sulsel.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, mengonfirmasi bahwa seluruh persiapan telah difinalisasi. Ia menyebut pelantikan dua kategori PPPK ini sengaja digabung guna mempercepat proses penempatan pegawai.

“InsyaAllah pelantikan berlangsung Senin, 17 November. PPPK Tahap II dan Paruh Waktu dilantik bersamaan,” ujar Erwin, Sabtu, 15 November 2025.

Erwin menambahkan, jadwal pelantikan tersebut sudah tersusun sejak sebelum Gubernur Andi Sudirman menunaikan ibadah umrah beberapa waktu lalu. Karena itu, selepas kembali dari tanah suci, agenda pelantikan langsung dimatangkan tanpa perubahan waktu.

BACA JUGA  Safari Ramadan Wakil Wali Kota Makassar: Merajut Kebersamaan, Menguatkan Silaturahmi

“Ini memang sudah diagendakan sebelum keberangkatan Bapak Gubernur ke umrah,” jelasnya.

Pada tahap ini, sebanyak 2.632 orang dipastikan akan dilantik sebagai PPPK Tahap II Pemprov Sulsel. Jumlah tersebut berkurang dari total kelulusan sebelumnya sebanyak 2.724 orang, setelah 92 peserta dibatalkan kelulusannya karena dianggap mengundurkan diri serta tidak memenuhi syarat (TMS).

Sementara itu, Pemprov Sulsel juga telah mengajukan 1.578 pegawai non-ASN untuk formasi PPPK Paruh Waktu 2025. Usulan tersebut tengah menunggu proses penetapan sebelum para pegawai tersebut dapat menjalani tahapan lanjutan.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat formasi ASN di berbagai sektor pelayanan. Pemerintah berharap kehadiran pegawai baru ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah.

BACA JUGA  Satpol PP Antusias Ikuti Donor Darah PMI Makassar
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel