Connect with us

Pemkot Makassar

Gubernur Sulsel Tegaskan Wisuda TK Tak Wajib, Sekolah Dilarang Memaksa

Published

on

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa pelaksanaan wisuda bagi siswa Taman Kanak-Kanak (TK) tidak bersifat wajib. Ia mengimbau sekolah-sekolah agar tidak memaksakan kegiatan seremonial tersebut kepada siswa maupun orang tua.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur usai memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 2 Mei 2025. Penegasan itu merespons kasus dua anak TK di Makassar yang dikeluarkan dari sekolah setelah orang tuanya memprotes biaya wisuda.

“Terkait larangan wisuda untuk TK, sebenarnya wisuda itu tidak wajib. Kalau ada yang ingin secara sukarela, ya silakan. Tapi kalau orang tua tidak mau, tidak usah dipaksakan,” kata Andi Sudirman.

BACA JUGA  Wali Kota Cek Kesiapan Kelurahan di Kecamatan Mariso Masuk Nominasi Lomba Nasional

Ia juga menambahkan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan adanya seremonial kelulusan, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini.

“Untuk jenjang sarjana mungkin masih wajar, karena ada program akademiknya. Tapi untuk sekolah dasar atau TK, prinsipnya jangan membebani orang tua,” tambahnya.

Sebelumnya, dua anak TK di Makassar dilaporkan dikeluarkan dari sekolah lantaran orang tuanya mempertanyakan transparansi penggunaan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan menolak membayar biaya penamatan yang dianggap memberatkan.

Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kota Makassar juga telah mengeluarkan larangan pelaksanaan wisuda atau perpisahan sekolah, yang dianggap menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa. Larangan tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

BACA JUGA  Dipanggil Jokowi ke IKN, Danny Pomanto Bakal Sampaikan Rencana Pemkot Makassar Bangun Kantor Perwakilan

“Kebijakan ini diambil agar tidak ada lagi kegiatan seremonial yang memaksa orang tua mengeluarkan biaya besar hanya demi kelulusan anak-anak mereka,” tegas Appi.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

MCH Ruang Kreatif Anak Muda Makassar, Hadir di 15 Lokasi Baru

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar terus memperluas pembangunan Makassar Creative Hub (MCH) sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, mengembangkan minat dan bakat, sekaligus menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif.

Tim Ahli Pemkot Makassar, Dara Nasution, mengungkapkan bahwa tiga titik baru telah dipastikan menjadi lokasi MCH berikutnya, yaitu Kecamatan Rappocini, Tamalate, dan Biringkanayya. Ketiganya dipilih setelah melalui survei lapangan dan kajian teknis.

“Kemarin kita sudah survei dan diputuskan yang paling visible untuk dibangun itu adalah tiga titik ini,” ujar Dara, usai mendampingi tim lembaga manajemen aset negara Kementerian Keuangan, terkait Pengembangan Makassar Creatif Hub, berlangsungsung di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).

Dengan konsep kolaboratif, Pemkot Makassar berharap Makassar Creative Hub tak hanya menjadi pusat kreativitas, tetapi juga ekosistem pemberdayaan UMKM, seni, teknologi, dan budaya, yang memperkuat posisi Makassar sebagai kota kreatif di Indonesia Timur.

Pemerintah Kota Makassar kini bergerak ke tahap perencanaan, mulai dari penyusunan desain gedung, pendampingan konsultan perencanaan, hingga koordinasi teknis dengan SKPD terkait untuk memastikan proyek berjalan tepat sasaran.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar dan UMI Bahas Strategi Pendidikan Berkelanjutan di Makassar

Pemkot Makassar langsung mengebut tahap perencanaan—dari rancangan desain gedung, pendampingan konsultan, sampai sinkronisasi lintas SKPD demi menghadirkan ruang kreatif yang ramah komunitas muda.

“Anggaran sudah diketok, sekarang sudah di tahap perencanaan—mulai desain gedung, konsultan perencanaan, hingga koordinasi dengan SKPD terkait,” jelas Dara.

Dinelaskan, setiap MCH akan memiliki spesifikasi minimal sesuai Peraturan Wali Kota yang kini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Fasilitasnya mencakup amfiteater, ruang kelas (classroom), studio podcast, ruang pemberdayaan UMKM, serta toilet ramah disabilitas.

“Semua gedung harus memenuhi ceklis itu. Konsepnya inklusif, ramah difabel, dan bisa diakses masyarakat umum,” tegas Dara.

Tak hanya itu, Pemkot juga mempertimbangkan integrasi ruang terbuka hijau (RTH). Beberapa lokasi, seperti Tamalate dan Rappocini, memiliki lahan yang cukup luas sehingga memungkinkan penambahan taman sebagai area publik.

BACA JUGA  Dipanggil Jokowi ke IKN, Danny Pomanto Bakal Sampaikan Rencana Pemkot Makassar Bangun Kantor Perwakilan

“Kita ingin satu lokasi bisa menghadirkan banyak visi sekaligus, bukan hanya gedung MCH tetapi juga taman dan RTH,” tambahnya.

Masing-masing MCH akan dirancang tematik sesuai potensi wilayah. Misalnya, kawasan pantai akan menonjolkan aktivitas UMKM dan brand lokal karena berdekatan dengan pusat wisata, sedangkan Rappocini yang dekat kampus dirancang sebagai pusat teknologi dan inovasi.

“Konsultan perencanaan akan memetakan potensi sekitar agar setiap MCH punya karakteristik unik,” kata Dara.

Proyek ini merupakan program jangka menengah dengan target 15 MCH di seluruh kecamatan dalam lima tahun. Tahun ini, tiga lokasi baru akan menyusul MCH Pantai Losari yang lebih dulu beroperasi.

Target tender dini tahun ini. Januari–Februari 2026 sudah bisa pembangunan, sekitar empat bulan dikerjakan, sehingga kuartal II atau III bisa launching.

“Kami ingin setiap tahun tiga hingga empat titik tuntas, sehingga pada tahun kelima masa jabatan Wali Kota seluruh 15 MCH selesai,” papar Dara.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Kota Makassar Dorong Lomba Burung Berkicau Jadi Festival Internasional

Setiap lokasi dibangun menyesuaikan kondisi lahan. Di Biringkanayya, misalnya, lahan sekitar 600 meter persegi kemungkinan akan dibangun dua lantai, sedangkan di Tamalate yang lebih luas, desain akan disesuaikan agar tetap optimal.

Keberadaan MCH Pantai Losari menjadi bukti tingginya kebutuhan ruang kreatif. Sejak beroperasi pada pertengahan 2025, fasilitas ini nyaris selalu penuh.

“Amfiteaternya full booking sejak Juni hingga November. Anak-anak muda Makassar sangat antusias. Mereka hanya butuh ruang gratis yang bisa menampung sekitar 100 orang, tanpa harus bayar seperti sewa hotel atau cafe,” tutur Dara.

Pengelolaan MCH juga sederhana dan berbasis komunitas. Warga cukup memesan jadwal melalui admin dan menjaga kebersihan, seperti membawa trash bag. Sebagai bentuk kemitraan, komunitas biasanya membuat konten dan mengabarkan aktivitas yang digelar.

“Ini intervensi low budget. Pemerintah hanya menyediakan ruang, sisanya digerakkan oleh komunitas. Antusiasme mereka benar-benar luar biasa,” tandasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel