Kementrian Agama RI

Sinergi dan Hati yang Tulus, Kunci Pesan Haji dari Dr. H. Bunyamin Yapid di Medan

Published

6 bulan ago

23 April 2025

KITASULSEL—MEDAN,— Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan haji, Tenaga Ahli Menteri Agama RI Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., menghadiri kegiatan bimbingan teknis tugas dan fungsi Ketua Regu dan Ketua Rombongan Jemaah Haji Kota Medan Tahun 1446 H/2025,Rabu 23/04/2025.

Kegiatan ini digelar di Asrama Haji Medan dengan tema “Meningkatkan Mutu Pelayanan Haji dalam Mendukung Program Haji Berkeadilan, Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas.”

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag., M.M., Kepala Kemenag Kota Medan, Ketua Forum KBIH, serta para Ketua Regu dan Ketua Rombongan jemaah haji se-Kota Medan.

Kakanwil Kemenag Sumatera Utara, H. Ahmad Qosbi dalam sambutannya menyatakan bahwa kesiapan pelaksanaan haji tahun 2025 oleh Kanwil Kemenag Sumut telah mencapai 100%.

“Alhamdulillah, semua tahapan persiapan berjalan lancar berkat kerja keras semua pihak, termasuk dukungan penuh dari Kementerian Agama RI,” ujarnya.

Beliau juga menekankan pentingnya integritas, kepedulian, dan profesionalisme seluruh petugas dalam melayani jemaah haji.

“Pesan Menag RI Prof. Nasaruddin Umar selalu kami pegang teguh: melayani tamu Allah adalah amal ibadah yang besar pahalanya. Maka perlu kekuatan fisik dan spiritual,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. H. Bunyamin M. Yapid menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Ketua Regu, Ketua Rombongan, KBIHU, dan petugas kloter.

“Peran para ketua adalah wajah dari Kementerian Agama. Kinerja yang solid dan harmonis akan menciptakan penyelenggaraan haji yang profesional dan humanis,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh petugas untuk menyatukan visi dan semangat sebagai satu tim yang kuat.

“Sebagaimana disampaikan oleh Menag RI, semangat Super Team harus diwujudkan dengan semangat One Team, One Goal, One Spirit,” tegasnya.

Kanwil Kemenag Sumatera Utara pada musim haji tahun ini akan memberangkatkan sebanyak 8.328 jemaah dari berbagai kabupaten/kota.

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

16 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)