Kementrian Agama RI

Dr. Bunyamin M. Yapid Tegaskan Pentingnya Profesionalisme dan Sinergi Petugas dalam Penyelenggaraan Haji 2025

Published

6 bulan ago

22 April 2025

Kitasulsel—Batam—Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. H. Bunyamin Yapid, memberikan bimbingan manasik haji dan pembekalan kepada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter tingkat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini berlangsung dengan antusias dan dihadiri oleh berbagai unsur pelaksana penyelenggaraan ibadah haji di Kota Batam.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kankemenag Kota Batam, Kepala Bidang Haji, perwakilan dari KBIH, serta seluruh petugas Kloter dan non-Kloter se-Kota Batam.

Dalam arahannya, Dr. Bunyamin M. Yapid menyampaikan pentingnya memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing petugas haji, serta target-target Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.

“Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, selalu mengingatkan agar kita bekerja dengan hati, secara profesional, dan penuh dedikasi terhadap tugas yang telah diamanahkan. Harapan beliau sangat besar terhadap suksesnya penyelenggaraan haji tahun ini, baik dari sisi pelayanan maupun pelaksanaan,” ungkap Dr. Bunyamin.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi dan kekompakan antarpetugas haji di lapangan.

“Petugas haji harus solid, kompak satu sama lain. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Menteri, semangat yang harus kita miliki adalah semangat sebagai super Team Ini bukan soal siapa yang paling menonjol, tapi bagaimana kita menjadi super team, bukan superman,” tegasnya.

Selain itu, Dr. Bunyamin juga mengimbau agar jamaah haji dapat bekerja sama dengan para petugas di segala situasi, serta menggunakan media sosial dengan bijak.

“Kami minta kerjasama dari seluruh jamaah agar terus bersinergi dengan petugas pendamping haji. Segala bentuk kebutuhan yang dianggap perlu penanganan lebih silakan dikomunikasikan. Dan yang tidak kalah penting, bijaklah dalam bersosial media. Tidak semua harus diposting, apalagi jika berpotensi mencoreng citra daerah atau bangsa kita,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Batam, Zulkarnain, mengungkapkan bahwa Kota Batam mendapatkan kuota sebanyak 704 jamaah haji tahun ini, dari total kuota Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 1.210 jamaah.

“Jumlah tersebut belum termasuk 251 jamaah cadangan dan 26 jamaah dari kategori lansia. Kami sedang memaksimalkan seluruh proses persiapan keberangkatan,” jelas Zulkarnain.

Dengan pembekalan ini, diharapkan seluruh petugas dan jamaah dari Kota Batam dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, aman, dan membawa nama baik daerah maupun Indonesia secara keseluruhan.

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

3 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)