Kementrian Agama RI

Menag RI Apresiasi Capaian Program Keagamaan Pemkab Sidrap

Published

7 bulan ago

5 April 2025

Kitasulsel—SIDRAP – Menteri Agama Republik Indonesia melakukan kunjungan silaturahmi ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) atas undangan Bupati Sidrap, Sabtu (5/4/2025).

Acara ini berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Sidrap dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan ormas keagamaan, perwakilan lintas agama, serta tokoh agama se-Kabupaten Sidrap.

Kunjungan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan kali pertama Menag RI mengunjungi Sidrap sejak dilantik dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, ini juga menjadi kunjungan pertama Menag RI di era kepemimpinan Bupati Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Sidrap.

Menag RI didampingi oleh Staf Khusus/TA Menag RI, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., MH, yang juga merupakan putra terbaik asal Sulawesi Selatan.

Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, dalam sambutannya memaparkan berbagai capaian Pemkab Sidrap di bidang keagamaan. Ia menegaskan komitmennya menjadikan Sidrap sebagai “kabupaten lumbung keberkahan dunia akhirat”.

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar pun menyampaikan apresiasi atas capaian Pemkab Sidrap dalam mengembangkan program-program keagamaan dan ketahanan pangan.

“Bicara soal beras, tidak pernah lepas dari Kabupaten Sidrap. Ini adalah sumber berkah yang tidak henti-hentinya. Selama Sidrap menjadi lumbung pangan, maka keberkahan akan terus mengalir untuk daerah ini, warganya, dan juga pemimpinnya,” ujar Nasaruddin

Lebih lanjut, Menag RI juga menyoroti tingginya tingkat kepekaan sosial masyarakat Sidrap.

“Masyarakat Sidrap dikenal sebagai pribadi yang tidak tega melihat kesusahan orang lain. Mereka cepat tanggap dalam membantu saat terjadi bencana atau dalam aksi sosial lainnya. Nilai-nilai seperti ini harus terus dijaga dan ditingkatkan oleh Pemkab,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Menag RI mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat Sidrap dan berharap silaturahmi ini membawa keberkahan.

“Terima kasih atas sambutan luar biasa yang penuh rahmat. Semoga keberkahan senantiasa tercurah di bumi Nene Mallomo,” ucapnya.

Silaturahmi Menag RI dengan warga Sidrap merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Sulawesi Selatan. Dijadwalkan, pada hari berikutnya Menag RI akan menghadiri acara halal bi halal di Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang, yang dipimpin oleh Prof. Nasaruddin Umar. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

19 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)