Pemkot Makassar

Kunjungi Gerakan Pasar Murah, Wali Kota Munafri Pastikan Harga Pangan Terjangka

Published

3 bulan ago

26 Maret 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Badan Pangan Nasional bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pemerintah Kota Makassar menggelar Gerakan Pangan Murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2025.

Gerakan Pangan Murah diselenggarakan serentak di 24 kabupaten/kota se-Sulsel pada 26–27 Maret 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, melalui sambungan virtual yang terhubung ke seluruh titik pelaksanaan di daerah. Di Kota Makassar, kegiatan ini berlangsung di Kantor Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, pada Rabu (26/3).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut hadir dalam kegiatan ini, didampingi oleh Pj Sekda Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri menyapa warga dan memastikan harga komoditas pangan yang dijual sesuai dengan harga subsidi yang telah ditetapkan.

Munafri mengatakan ini adalah bentuk sinergitas pemerintah pusat, provinsi, dan kota dalam memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah menjelang Lebaran. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan,” ujarnya.

Munafri menambahkan kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam menghadapi lonjakan harga yang sering terjadi menjelang HBKN.

“Pemerintah kota akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, salah satunya melalui intervensi harga pangan seperti ini,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak yang turut serta dalam kegiatan ini.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama menjelang momen-momen penting seperti Idul Fitri,” tambahnya.

Diketahui, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Beberapa komoditas yang tersedia di antaranya daging ayam, beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang, cabai, tepung terigu, serta berbagai komoditas pangan lainnya. Selain itu, terdapat juga produk hasil UMKM yang ikut serta dalam bazar pangan murah ini. (*)

Pemkot Makassar

136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Published

6 jam ago

15 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.

Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.

Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.

Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.

Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:

1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)

2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)

3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)

4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)

5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)

6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)

7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)

8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)

9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)

10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)

11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)

12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)

13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)

15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)

Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)