Connect with us

DPRD Kota Makassar

Kios Kosong di Pasar Sentral Jadi Sorotan DPRD Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Minimnya pemanfaatan kios di Pasar Sentral Makassar kembali menjadi perhatian serius DPRD Kota Makassar.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, mengungkapkan bahwa dari total 900 kios yang tersedia di pasar tersebut, hanya sekitar 200 yang aktif digunakan pedagang, sementara sisanya terbengkalai.

Ismail menilai kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat tujuan pembangunan pasar tersebut adalah untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertata dan nyaman.

Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, dengan lebih banyak aktivitas perdagangan terjadi di luar area pasar.

“Harusnya pasar ini menjadi sentra perdagangan yang modern dan terorganisir. Tapi faktanya, kios di dalam justru tidak diminati. Ini persoalan besar yang harus segera ditangani,” ujar Ismail saat diwawancarai, Rabu (26/03).

BACA JUGA  Komisi B DPRD Makassar Gelar Peninjauan Lapangan, Kunjungi Mitra Kerja dan Perumda

Menurutnya, suasana pasar yang panas dan kurang bersih menjadi alasan utama masyarakat enggan berbelanja di dalam. Hal ini membuat banyak pedagang lebih memilih berjualan di luar bangunan utama, meski dengan fasilitas seadanya.

Ismail juga menekankan pentingnya peran aktif dari pihak pengelola pasar, seperti kepala pasar dan PD Pasar Makassar Raya, untuk mencari solusi terhadap rendahnya okupansi kios. Ia meminta agar pengelola tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret guna menghidupkan kembali fungsi pasar.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Ini bukan hanya soal kios kosong, tapi juga menyangkut efisiensi pemanfaatan aset pemerintah. Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun dengan dana besar menjadi sia-sia,” tegasnya.

BACA JUGA  ARA: Pemerintahan Appi-Aliyah Harus Satu Komando untuk Makassar Maju

Ia juga menyarankan pendekatan langsung kepada pedagang, termasuk memberikan insentif atau kemudahan tertentu agar mereka bersedia menempati kios yang tersedia.

DPRD Makassar, lanjut Ismail, akan terus mengawal isu ini dan mendorong agar kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dapat diperbaiki. Tujuannya, agar pasar kembali menjadi pusat ekonomi rakyat yang efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Reses di Rappocini, Eric Horas Janji Kawal Pemerataan Bantuan Sosial dan Keamanan Warga

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas kembali menggelar reses pertama masa persidangan pertama masa sidang 2025/2026, Rabu (15/10/2025).

Titik ketujuh berlangsung di Jalan Banta-bantaeng Lorong 3 Nomor 2 RT07/RW05, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini.

Sama seperti titik sebelumnya, Ketua Gerindra Makassar itu disambut antusias oleh warga. Dia didampingi oleh Lurah Banta-bantaeng, Anselmus Watratan, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.

Eric–sapaan akrab Eric Horas menggelar reses yang merupakan bagian dari tugasnya sebagai Anggota DPRD Makassar. Dalam agenda ini, warga dipersilahkan untuk menyampaikan keluhannya.

Pada kesempatan tersebut, Eric Horas mendengarkan beberapa keluhan warga, seperti bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV.

Eric pun menjelaskan bahwa bantuan sosial yang tidak merata disebabkan karena minimnya sosialisasi. Untuk itu, hal ini perlu digencarkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.

BACA JUGA  Paripurna DPRD Makassar, Aliyah Sampaikan Tanggapan Pemkot atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024

“Jadi ini menjadi atensi kami. Memang harus turun sosialisasi ke masyarakat terkait masalah pendataan dan usulan secara online,” ucapnya.

Dia juga menyebut, kendala lainnya adalah karena orang tua yang masih gagap teknologi. Untuk itu, sosialisasi harus dilakukan dengan intens sehingga pendaftaran bisa tuntas.

“Karena kita tahu masih ada beberapa warga yang belum paham teknologi, ini yang jadi kendala karena sekarang usulan dilakukan secara online,” ujarnya.

“Namun ini tetap jadi atensi saya untuk sampaikan ke dinas terkait karena susah juga warga yang belum dapat padahal layak menerima bantuan,” kata Eric.

Sedangkan pengadaan kamera CCTV, kata Eric, akan dicek lebih dulu ketersediaannya. Namun menurutnya, wilayah pemukiman padat penduduk seperti Banta-bantaeng layak diprioritaskan untuk dipasang.

BACA JUGA  ARA: Pemerintahan Appi-Aliyah Harus Satu Komando untuk Makassar Maju

“Intinya setiap wilayah pemukiman itu harus diusahakan dapat. Namun ada beberapa memang yang dianggap rawan jadi dipasang lebih dulu,” tambahnya.

Erick mengupayakan pengadaan kamera CCTV bisa dipasang di setiap wilayah pada tahun 2026 mendatang dengan melihat beberapa pertimbangan.

“Tapi kalau misalkan masih ada tahun ini, kita harus upayakan untuk dipasang,” tutup Eric.

Selain bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV, Eric telah mendapatkan banyak keluhan lain di beberapa titik reses yang lalu, seperti perbaikan drainase dan KIS. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel