DPRD Kota Makassar

Kios Kosong di Pasar Sentral Jadi Sorotan DPRD Makassar

Published

4 bulan ago

26 Maret 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Minimnya pemanfaatan kios di Pasar Sentral Makassar kembali menjadi perhatian serius DPRD Kota Makassar.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, mengungkapkan bahwa dari total 900 kios yang tersedia di pasar tersebut, hanya sekitar 200 yang aktif digunakan pedagang, sementara sisanya terbengkalai.

Ismail menilai kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat tujuan pembangunan pasar tersebut adalah untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertata dan nyaman.

Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, dengan lebih banyak aktivitas perdagangan terjadi di luar area pasar.

“Harusnya pasar ini menjadi sentra perdagangan yang modern dan terorganisir. Tapi faktanya, kios di dalam justru tidak diminati. Ini persoalan besar yang harus segera ditangani,” ujar Ismail saat diwawancarai, Rabu (26/03).

Menurutnya, suasana pasar yang panas dan kurang bersih menjadi alasan utama masyarakat enggan berbelanja di dalam. Hal ini membuat banyak pedagang lebih memilih berjualan di luar bangunan utama, meski dengan fasilitas seadanya.

Ismail juga menekankan pentingnya peran aktif dari pihak pengelola pasar, seperti kepala pasar dan PD Pasar Makassar Raya, untuk mencari solusi terhadap rendahnya okupansi kios. Ia meminta agar pengelola tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret guna menghidupkan kembali fungsi pasar.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Ini bukan hanya soal kios kosong, tapi juga menyangkut efisiensi pemanfaatan aset pemerintah. Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun dengan dana besar menjadi sia-sia,” tegasnya.

Ia juga menyarankan pendekatan langsung kepada pedagang, termasuk memberikan insentif atau kemudahan tertentu agar mereka bersedia menempati kios yang tersedia.

DPRD Makassar, lanjut Ismail, akan terus mengawal isu ini dan mendorong agar kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dapat diperbaiki. Tujuannya, agar pasar kembali menjadi pusat ekonomi rakyat yang efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota. (*)

DPRD Kota Makassar

Polemik Potongan Insentif Pekerja Keagamaan, Komisi D DPRD Makassar Desak Solusi Konkret

Published

3 hari ago

16 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bank Sulselbar dan perwakilan pekerja keagamaan.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, Rabu (16/7/2025) ini, membahas polemik pencairan insentif yang dianggap merugikan penerima manfaat.

Ari Ashari Ilham menyebutkan bahwa keluhan utama yang disampaikan adalah soal pemotongan insentif hingga Rp30.000-Rp40.000 dari total Rp250.000 yang diterima para imam, guru mengaji, dan petugas keagamaan lainnya.

“Potongannya cukup besar. Kami ingin agar Bank Sulselbar bisa membedakan antara rekening tabungan reguler dan rekening untuk insentif pekerja keagamaan. Harapannya, biaya administrasi bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan,” tegas Ari.

Dalam forum tersebut, Direktur Operasional Bank Sulselbar, H. Iswadi Ayub, mengungkapkan bahwa pemblokiran dan dormansi rekening yang dikeluhkan para pekerja keagamaan merupakan kebijakan nasional atas instruksi PPATK.

Rekening yang tidak aktif lebih dari tiga bulan otomatis diblokir sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan dalam praktik kejahatan siber.

“Kami tidak bisa sembarangan membuka blokir rekening. Tapi saat ini kami sudah diizinkan melakukan profiling, agar nasabah yang benar-benar aktif bisa dibuka kembali rekeningnya,” jelas Iswadi.

Pihak Bank juga menjelaskan bahwa rekening dengan fitur tambahan seperti kartu ATM dan mobile banking memang dikenakan biaya operasional.

Solusinya, nasabah dapat beralih ke produk “Tabunganku” yang bebas biaya administrasi, selama tidak menggunakan layanan tambahan.

Namun, sejumlah anggota dewan menilai alasan tersebut belum cukup menjawab keluhan para pekerja keagamaan. Anggota Komisi D, H. Muchlis Misba, menekankan bahwa bank milik pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat kecil, apalagi mereka yang mengabdikan diri dalam bidang keagamaan.

“Ini soal hati nurani. Mereka bukan sekadar nasabah biasa. Ada pemandi jenazah, guru ngaji, imam masjid yang digaji Rp250 ribu sebulan, tapi masih kena potongan? Tolong diperlakukan istimewa, jangan disamakan dengan nasabah umum,” tegas Muchlis.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kota Makassar, Muhammad Syarif, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 5.088 pekerja keagamaan yang tercatat sebagai penerima insentif bulanan.

Pihaknya telah membangun sistem digital pelaporan agar proses pencairan lebih efisien dan tidak lagi membutuhkan kunjungan ke kantor.

“Kami juga bantu verifikasi rekening aktif melalui SMS banking sebelum disalurkan. Tapi kalau masih terhambat di sistem bank, kami juga tak bisa banyak berbuat,” ujarnya.

Syarif juga mengonfirmasi bahwa proses pencairan sempat tersendat lantaran data yang dikirimkan belum seluruhnya lengkap dan adanya rekening yang diblokir. Ia berharap ke depan bank bisa menyediakan jalur khusus atau perlakuan berbeda bagi rekening insentif sosial.

Di akhir rapat, Komisi D merekomendasikan agar Bank Sulselbar memfasilitasi migrasi rekening pekerja keagamaan ke produk bebas biaya, serta mempercepat proses profiling rekening dorman. (*)