Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Tinjau Stabilitas Harga Pangan di Pasar Tradisional dan Ritel Modern Jelang Idulfitri

Kitasulsel–MAKASSAR Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Kota Maikassar memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung ke lapangan untuk meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan ritel modern., Selasa (25/3/2025).
Peninjauan dilakukan di Pasar Panakkukang dan Hypermart guna membandingkan harga serta memastikan distribusi barang berjalan lancar.

Di Pasar Panakkukang, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga yang tidak terlalu signifikan, seperti bawang merah yang naik menjadi Rp50 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp40 ribu per kilogram. Kemudian, harga ayam potong berada di angka Rp50 ribu per ekor yang sebelumnya Rp45 per ekor.
“Kalau ayam Rp50 ribu per ekor ini masih dalam harga yang standar,” ungkap Dwi Budianto, salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Panakkukang.

Sementara itu, harga cabai rawit cukup mengalami lonjakan hingga Rp120 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp60 ribu hingga Rp75 ribu per kilogram.
“Tadi kita dari Pasar Panakkukang, pasar tradisional yang kondisi relatif kurang baik, lalu kita ke sini (Hypermart) membandingkan harganya juga beda sedikit, mungkin mereka mendapatkan pasokan yang sama dengan pasar lokal, seperti cabai yang datang dari Pasar Terong, sayur-sayur juga datang dari Pasar Terong,” ujar Munafri saat diwawancarai usai peninjauan.
Di Hypermart, harga kebutuhan pokok juga terpantau lebih stabil dengan perbedaan sekitar 2-3 persen dibanding pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan barang masih dalam kondisi aman menjelang perayaan hari besar keagamaan.
Meski demikian, kata Munafri, Pemkot Makassar terus melakukan pemantauan guna mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali.
“Harga lebih relatif baik tahun ini, harga-harga tidak terlalu fluktuatif kecuali di dua bahan pokok itu, cabai rawit naik turun, ini naik lagi,” kata Munafri.
Sebagai langkah antisipasi, Munafri menegaskan bahwa upaya intervensi harga akan dilakukan jika memungkinkan. Namun, untuk komoditas tertentu seperti cabai, intervensi pemerintah memiliki keterbatasan mengingat stok yang tidak selalu tersedia dalam jumlah besar.
“Sebenarnya kalau kita mau menstabilkan, susah juga kalau komoditas seperti cabai ini, karena kita tidak punya stok, tetapi yang lain, yang bisa diintervensi kita akan intervensi,” jelasnya.
Penyebab utama kenaikan harga, lanjut Munafri, tetap berkaitan dengan mekanisme pasar, yakni ketersediaan pasokan dan permintaan yang meningkat menjelang hari raya. “Ya suplai demand pasti,” tambahnya.
Selain mengecek harga pangan, Munafri juga meninjau kondisi pasar, termasuk sistem pengelolaan sampah, limbah, serta jalur sanitasi.
Hal ini sejalan dengan visi Pemkot Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, di mana sektor perdagangan dan infrastruktur pasar menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah berupaya menciptakan pasar yang lebih bersih, nyaman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Tak hanya soal harga dan kebersihan, Munafri juga menyoroti perlunya perbaikan dan modernisasi pasar tradisional agar lebih kompetitif dengan pasar ritel modern.
Pemkot Makassar tengah mengkaji konsep pembaruan infrastruktur yang tetap mempertahankan nilai tradisional tetapi dengan fasilitas yang lebih nyaman bagi pedagang dan pembeli.
“Memang pasar-pasar ini harus diupgrade, mungkin di tengah-tengah antara pasar ritel modern (Hypermart) ini, supaya orang punya banyak pilihan, sehingga konsumen dan penjual ini bisa nyaman,” ujarnya.
Terkait anggaran, Munafri memastikan bahwa Pemerintah Kota telah melakukan perencanaan, dan meminta Dinas Perdagangan untuk merealisasikan bantuan bagi pasar-pasar yang membutuhkan renovasi.
“Kepala Dinas Perdagangan tadi sudah melihat, dan ternyata sudah ada yang mau dikasih bantuan tapi desainnya belum ketemu, nanti kita akan coba membicarakan ulang karena semakin dibiarkan pasar ini semakin hancur,” katanya.
Salah satu prioritas utama dalam perbaikan, lanjut Munafri adalah Pasar Terong, yang dinilai menjadi barometer harga eceran di Makassar.
“Kalau menurut saya Pasar Terong karena hampir menjadi patokan harga ecer di sana. Kita akan coba mendapatkan dana dari APBN sambil kita menyiapkan supporting di APBD,” tambahnya.
Munafri menegaskan bahwa konsep desain pasar ke depan harus mengutamakan sanitasi dan kenyamanan tanpa menghilangkan esensi pasar tradisional. Dia menekankan pentingnya pengaturan arus pengunjung agar pasar tetap ramai dan mudah diakses.
“Konsepnya tradisional modern, yang paling penting ini kan sistem sanitasinya yang paling perlu,” jelasnya.
Selain itu, Munafri juga mengusulkan agar pasar yang akan direnovasi tidak dibangun secara bertingkat seperti gedung konvensional, melainkan lebih menyerupai konsep ritel modern yang lebih terbuka dan nyaman.
“Flownya aja yang mau diatur, artinya jangan bangun pasar seperti mau bangun gedung. Hall saja kaya begini (Hypermart) tinggal ditata penempatannya, pencahayaan, sanitasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menginginkan adanya pengawasan lebih ketat di pasar tradisional dengan melibatkan Balai Karantina, Dinas Kesehatan, serta Balai POM guna memastikan produk yang dijual aman bagi masyarakat.
“Di dalam situ nanti hadirlah dari Balai Karantina, Dinas Kesehatan, Balai POM, yang bisa kontrol, jangan sampai bahan yang dijual bisa membahayakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar Mantapkan Reformasi Birokrasi Lewat Konsultasi ke BKN RI

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login