Pemkot Makassar

Bawaslu Kota Makassar Apresiasi Pemkot atas Dukungan dalam Pengawasan Pemilu dan

Published

3 bulan ago

25 Maret 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mengunjungi Balai Kota Makassar untuk bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Selasa (25/3/2025).

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus ungkapan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menyukseskan pengawasan Pemilu serentak dan Pilkada Kota Makassar.

Keberhasilan pesta demokrasi yang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, dan damai, tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kota Makassar Dede Arwinsyah menyerahkan piagam penghargaan dan maskot Bawaslu sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Pemkot Makassar.

“Terima kasih kepada Pemkot yang membersamai kami di Pemilu serentak dan Pilkada serentak sehingga menciptakan suasana kondusif,” ujar Dede Arwinsyah.

Selain memberikan apresiasi, Bawaslu Kota Makassar juga menyampaikan laporan terkait penggunaan dana hibah yang telah diberikan oleh pemerintah kota.

Efisiensi anggaran menjadi perhatian utama dalam pengelolaan dana hibah, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

“Kami sampaikan juga penggunaan dana hibah kami, Alhamdulillah kami mampu sisihkan. Itu suatu kesyukuran, karena sejalan dengan program pemerintah pusat, efisiensi anggaran,” sebutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu turut meminta masukan dari Wali Kota mengenai aspek yang perlu diperbaiki dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada ke depan.

Langkah ini dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Makassar agar semakin baik dan inklusif.

“Kami akan minta masukan ke Wali Kota apa yang perlu diperbaiki ke depan,” ungkap Dede.

Menanggapi apresiasi dari Bawaslu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman dan demokratis.

Dia menekankan bahwa keberhasilan pengawasan Pemilu dan Pilkada juga sejalan dengan visi Pemkot Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Kata dia, stabilitas dan keamanan dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman tanpa tekanan atau gangguan.

“Kami akan terus bersinergi dengan Bawaslu dan semua pihak terkait untuk memastikan Pemilu dan Pilkada berjalan lancar, transparan, serta menjaga suasana kondusif di Makassar. Ini bagian dari upaya kami mewujudkan kota yang inklusif dan aman bagi semua,” jelas Munafri. (*)

Pemkot Makassar

136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Published

7 jam ago

15 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.

Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.

Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.

Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.

Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:

1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)

2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)

3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)

4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)

5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)

6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)

7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)

8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)

9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)

10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)

11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)

12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)

13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)

15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)

Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)