Connect with us

Pemkot Makassar

Bawaslu Kota Makassar Apresiasi Pemkot atas Dukungan dalam Pengawasan Pemilu dan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mengunjungi Balai Kota Makassar untuk bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Selasa (25/3/2025).

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus ungkapan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menyukseskan pengawasan Pemilu serentak dan Pilkada Kota Makassar.

Keberhasilan pesta demokrasi yang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, dan damai, tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kota Makassar Dede Arwinsyah menyerahkan piagam penghargaan dan maskot Bawaslu sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Pemkot Makassar.

“Terima kasih kepada Pemkot yang membersamai kami di Pemilu serentak dan Pilkada serentak sehingga menciptakan suasana kondusif,” ujar Dede Arwinsyah.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Makassar Apresiasi Budidaya Pangan di Longwis Asoka dan Ichinomia

Selain memberikan apresiasi, Bawaslu Kota Makassar juga menyampaikan laporan terkait penggunaan dana hibah yang telah diberikan oleh pemerintah kota.

Efisiensi anggaran menjadi perhatian utama dalam pengelolaan dana hibah, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

“Kami sampaikan juga penggunaan dana hibah kami, Alhamdulillah kami mampu sisihkan. Itu suatu kesyukuran, karena sejalan dengan program pemerintah pusat, efisiensi anggaran,” sebutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu turut meminta masukan dari Wali Kota mengenai aspek yang perlu diperbaiki dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada ke depan.

Langkah ini dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Makassar agar semakin baik dan inklusif.

BACA JUGA  Pemkot Makassar-BNI Jajaki Kerja Sama Kartu Identitas dan Keuangan Digital Multifungsi

“Kami akan minta masukan ke Wali Kota apa yang perlu diperbaiki ke depan,” ungkap Dede.

Menanggapi apresiasi dari Bawaslu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman dan demokratis.

Dia menekankan bahwa keberhasilan pengawasan Pemilu dan Pilkada juga sejalan dengan visi Pemkot Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Kata dia, stabilitas dan keamanan dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman tanpa tekanan atau gangguan.

“Kami akan terus bersinergi dengan Bawaslu dan semua pihak terkait untuk memastikan Pemilu dan Pilkada berjalan lancar, transparan, serta menjaga suasana kondusif di Makassar. Ini bagian dari upaya kami mewujudkan kota yang inklusif dan aman bagi semua,” jelas Munafri. (*)

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Lepas dan Bakar Semangat Ribuan Pelari SMAnSA RUN 2025
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Angkat 8.854 Honorer Jadi PPPK, Pengangguran Mulai Turun

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Ingin Setiap Kawasan Padat di Makassar Punya Gedung Parkir

“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.

Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Makassar Hadiri Sidang Promosi Doktor Inspektur Daerah Kota Makassar di Unhas

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.

Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.

Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.

BACA JUGA  Pemkot Makassar-BNI Jajaki Kerja Sama Kartu Identitas dan Keuangan Digital Multifungsi

Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.

Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending