Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang guna membahas langkah strategis dalam menangani banjir yang kerap melanda Kota Makassar. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin (24/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk pembangunan dan pemeliharaan bendungan, kolam regulasi, serta waduk.

Namun, Ia mengatakan masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut guna memastikan sistem pengendalian banjir berjalan efektif.

“Permasalahan banjir di Makassar tidak bisa hanya ditangani oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, BBWS, serta stakeholder terkait agar solusi yang diterapkan dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr. Suryadarma menyoroti jaringan kabel bawah tanah yang menghambat drainase dan memperparah banjir saat curah hujan tinggi.

“Salah satu kendala yang kami temukan adalah adanya kabel-kabel bawah tanah yang menghambat aliran air dari drainase sekunder ke drainase primer,” jelasnya.

Untuk itu, Dr. Suryadarma menekankan pembenahan infrastruktur drainase di Kota Makassar menjadi salah satu prioritas utama guna memastikan pengendalian daerah aliran sungai (DAS) berjalan dengan baik.

“Sistem drainase yang tidak berfungsi optimal dapat memperburuk kondisi banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi sungai-sungai, terutama Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas silaturahmi yang dilakukan oleh BBWS Pompengan Jeneberang. Ia menilai pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi banjir di Makassar.

“Kami sangat senang dan mengapresiasi perhatian dari BBWS. Silaturahmi ini memberikan kesempatan bagi kita untuk berdiskusi terkait langkah-langkah yang bisa diterapkan agar banjir di Makassar dapat diminimalkan,” ujarnya.

Munafri menyoroti dua titik utama yang menjadi perhatian khusus dalam penanganan banjir, yaitu Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo. Kedua ruas jalan ini kerap terendam saat hujan deras, menyebabkan kemacetan parah dan mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kecamatan Manggala juga menjadi fokus perhatian karena termasuk wilayah rawan banjir yang terdampak. Upaya perbaikan di kawasan ini harus segera dilakukan bersama,” tambahnya

Munafri juga menyoroti salah satu faktor utama penyebab banjir, yaitu sedimentasi tinggi di kanal dan drainase. Untuk itu, ia berencana melakukan pengerukan secara menyeluruh guna memperlancar aliran air.

“Sedimen yang menumpuk di kanal menjadi penyebab utama banjir. Kami perlu membahas bagaimana proses pengerukan ini dilakukan agar hasilnya benar-benar efektif,” ujarnya.

Selain perbaikan infrastruktur, Munafri menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka perlu adanya edukasi masif kepada warga untuk tidak mencemari lingkungan.

“Perlu ada pendekatan persuasif dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat. Jangan sampai upaya kita dalam memperbaiki drainase justru terganggu oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Terkait maraknya kabel dalam drainase yang menjadi salah satu faktor penghambat aliran drainase, Munafri mengatakan perlu pembahasan dengan berbagai stakeholder untuk mencari solusi.

Untuk itu, Munafri mengusulkan pertemuan lanjutan yang lebih teknis untuk membahas langkah-langkah konkret dalam penanganan banjir.

Ia berencana mengundang berbagai pihak terkait, termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), guna membahas regulasi yang tepat dalam menindaklanjuti program ini.

“Kami akan mengadakan pertemuan kembali setelah Lebaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulsel dan stakeholder lainnya, agar solusi yang dirumuskan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir; anggota Tim Transisi Kota Makassar, Prof. Dr. Batara Surya; serta camat dari tiga kecamatan rawan banjir, yakni Rappocini, Tamalate, dan Manggala. (*)