Pemkot Makassar
Pemkot Makassar dan IAI Sulsel Rancang Kolaborasi untuk Benahi Sekolah dan Kantor Pemerintahan
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar bersama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Selatan berencana menjalin kolaborasi strategis dalam penataan fasilitas publik.
Fokus utama dari kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas desain sekolah, kantor kelurahan, dan kantor kecamatan agar lebih estetis, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
Hal ini terungkap saat Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Selatan Andi Syahriyunita bersama jajaran pengurus IAI Sulsel, menemui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Rabu (19/3/2025).
“Ini kedatangan kami yang pertama kali sejak Pak Wali dilantik, jadi kami mau mengucapkan selamat atas pelantikan kemarin. Kami insyaallah siap mensupport Pak Wali ke depan,” ujarnya.
Yunita menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung berbagai program Pemkot Makassar yang dapat dikolaborasikan, termasuk percepatan perizinan bangunan serta keterlibatan arsitek dalam pengabdian masyarakat.
Salah satu agenda yang akan didorong adalah kemudahan dalam perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna memberikan pelayanan lebih efisien kepada masyarakat.
Selain itu, IAI Sulsel juga memiliki bidang pengabdian masyarakat yang dapat dikolaborasikan dengan program Pemkot Makassar, seperti pengembangan Makassar Creative Hub untuk mendukung inovasi arsitektur di Kota Makassar.
“Adapun hal-hal yang kami ingin sampaikan, pertama terkait kemudahan PBG sebagai pelayanan kepada masyarakat, kemudian kegiatan yang bisa disupport IAI dalam pengabdian masyarakat karena kami punya bidang pengabdian masyarakat yang mungkin bisa berkolaborasi dengan program Makassar Creative Hub,” paparnya.
Selain itu, kolaborasi ini juga akan mengoptimalkan peran arsitek lokal dalam mendukung pembangunan Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Dengan lisensi dan keahlian yang dimiliki, arsitek lokal dinilai akan mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan kota yang lebih terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami juga ingin bagaimana arsitek lokal berperan di pemerintahan karena kami di IAI Sulsel ini setelah memiliki izin, itu dikuatkan lagi dengan lisensi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga telah menyusun rencana untuk meningkatkan kualitas desain sekolah dan kantor pemerintahan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa desain bangunan sekolah harus lebih inovatif dan tidak lagi monoton.
“Saya memang ingin sekali bertemu dengan IAI, kita tidak ingin lagi sekolah kita desainnya seperti rumah deret. Kenapa kita tidak berpikir sesuatu yang lain yang mampu memberikan kesan baik,” ungkap Munafri.
Selain sekolah, kantor kelurahan dan kantor kecamatan juga menjadi perhatian dalam rencana kolaborasi ini. Munafri ingin memastikan bahwa bangunan pemerintahan tidak hanya memiliki desain yang baik, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan dan sanitasi.
Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar dan IAI Sulsel akan merancang konsep desain untuk beberapa sekolah dasar dan menengah pertama sebagai proyek percontohan. Jika berhasil, konsep ini akan diterapkan lebih luas di berbagai fasilitas publik lainnya.
“Inilah yang menurut saya perlu keterlibatan teman-teman arsitek. Paling tidak 2 atau 3 SD SMP dulu. Kalau bisa ini kita jalankan, mudah-mudahan tahun ini bisa kita mulai,” pungkasnya. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri kegiatan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekaligus pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kinerja baik tahun 2023–2024. Acara berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (28/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menandatangani hibah lahan seluas lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros.
Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM), yang digadang menjadi pusat pendidikan tenaga ahli pengawas pangan pertama di Indonesia.
Secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, yang turut hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa Pemkot Makassar, mendukung BPOM melalui penyuluhan dan bimbingan teknis akan memberikan tambahan wawasan kepada pemerintah daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program jangka panjang. Untuk menjamin kualitasnya, perlu pengawasan ketat terhadap bahan pangan,” ujarnya.
“Peran BPOM sangat penting dalam memberikan arahan dan penyuluhan, agar pemerintah daerah dapat memastikan pangan yang sehat dan aman sampai ke masyarakat,” tambah Nirman.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan program makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas.
Penyuluhan keamanan pangan ini menjadi penting agar program makan bergizi tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga menjamin keamanan konsumsi masyarakat.
“Dengan adanya PoltekPOM ini, kita optimistis akan lahir tenaga-tenaga pengawas pangan yang lebih profesional di masa depan,” tuturnya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum apresiasi, di mana sejumlah pemerintah daerah yang berhasil mengelola DAK non-fisik tahun 2023 dan 2024 dengan baik menerima penghargaan langsung dari BPOM.
Dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Sulawesi Selatan diharapkan menjadi salah satu daerah terdepan dalam penguatan sistem keamanan pangan nasional, sekaligus menjadi pilar penting dalam menyukseskan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis.
Nirman mengungkapkan bahwa program Pemerintah Pusat berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pengawasan ketat, khususnya terhadap kualitas pangan yang akan diolah.
Karena itu, BPOM berperan penting sebagai pengawas bahan pangan dari sisi kesehatan. Maka peran BPOM sangat dibutuhkan, terutama melalui arahan dan penyuluhan kepada pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan dan dinas ketahanan pangan.
“Dengan adanya bimbingan teknis, wawasan dan pengetahuan para pemangku kepentingan akan semakin kuat dalam menjaga keamanan pangan,” jelas Nirman.
Ia menambahkan, pembangunan sekolah dinas ahli pengawas makanan yang pertama di Indonesia tersebut akan menjadi tonggak penting dalam menghasilkan tenaga ahli keamanan pangan yang lebih berkualitas di masa depan.
“Ini akan mencetak SDM unggul di bidang pengawasan pangan, sehingga penguatan sistem keamanan pangan di Indonesia, khususnya di kawasan timur, dapat lebih maksimal,” tambahnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login