Pemkot Makassar
Pemkot Makassar dan IAI Sulsel Rancang Kolaborasi untuk Benahi Sekolah dan Kantor Pemerintahan

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar bersama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Selatan berencana menjalin kolaborasi strategis dalam penataan fasilitas publik.
Fokus utama dari kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas desain sekolah, kantor kelurahan, dan kantor kecamatan agar lebih estetis, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Hal ini terungkap saat Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Selatan Andi Syahriyunita bersama jajaran pengurus IAI Sulsel, menemui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Rabu (19/3/2025).
“Ini kedatangan kami yang pertama kali sejak Pak Wali dilantik, jadi kami mau mengucapkan selamat atas pelantikan kemarin. Kami insyaallah siap mensupport Pak Wali ke depan,” ujarnya.

Yunita menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung berbagai program Pemkot Makassar yang dapat dikolaborasikan, termasuk percepatan perizinan bangunan serta keterlibatan arsitek dalam pengabdian masyarakat.
Salah satu agenda yang akan didorong adalah kemudahan dalam perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna memberikan pelayanan lebih efisien kepada masyarakat.
Selain itu, IAI Sulsel juga memiliki bidang pengabdian masyarakat yang dapat dikolaborasikan dengan program Pemkot Makassar, seperti pengembangan Makassar Creative Hub untuk mendukung inovasi arsitektur di Kota Makassar.
“Adapun hal-hal yang kami ingin sampaikan, pertama terkait kemudahan PBG sebagai pelayanan kepada masyarakat, kemudian kegiatan yang bisa disupport IAI dalam pengabdian masyarakat karena kami punya bidang pengabdian masyarakat yang mungkin bisa berkolaborasi dengan program Makassar Creative Hub,” paparnya.
Selain itu, kolaborasi ini juga akan mengoptimalkan peran arsitek lokal dalam mendukung pembangunan Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Dengan lisensi dan keahlian yang dimiliki, arsitek lokal dinilai akan mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan kota yang lebih terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami juga ingin bagaimana arsitek lokal berperan di pemerintahan karena kami di IAI Sulsel ini setelah memiliki izin, itu dikuatkan lagi dengan lisensi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga telah menyusun rencana untuk meningkatkan kualitas desain sekolah dan kantor pemerintahan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa desain bangunan sekolah harus lebih inovatif dan tidak lagi monoton.
“Saya memang ingin sekali bertemu dengan IAI, kita tidak ingin lagi sekolah kita desainnya seperti rumah deret. Kenapa kita tidak berpikir sesuatu yang lain yang mampu memberikan kesan baik,” ungkap Munafri.
Selain sekolah, kantor kelurahan dan kantor kecamatan juga menjadi perhatian dalam rencana kolaborasi ini. Munafri ingin memastikan bahwa bangunan pemerintahan tidak hanya memiliki desain yang baik, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan dan sanitasi.
Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar dan IAI Sulsel akan merancang konsep desain untuk beberapa sekolah dasar dan menengah pertama sebagai proyek percontohan. Jika berhasil, konsep ini akan diterapkan lebih luas di berbagai fasilitas publik lainnya.
“Inilah yang menurut saya perlu keterlibatan teman-teman arsitek. Paling tidak 2 atau 3 SD SMP dulu. Kalau bisa ini kita jalankan, mudah-mudahan tahun ini bisa kita mulai,” pungkasnya. (*)
Pemkot Makassar
136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.
Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.
Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.
“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.
Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.
Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.
“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.
Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:
1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)
2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)
3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)
4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)
5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)
6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)
7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)
8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)
9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)
10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)
11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)
12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)
13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)
14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)
15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)
Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login