Pemkot Makassar
Pemkot Makassar dan IAI Sulsel Rancang Kolaborasi untuk Benahi Sekolah dan Kantor Pemerintahan
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar bersama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Selatan berencana menjalin kolaborasi strategis dalam penataan fasilitas publik.
Fokus utama dari kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas desain sekolah, kantor kelurahan, dan kantor kecamatan agar lebih estetis, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
Hal ini terungkap saat Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Selatan Andi Syahriyunita bersama jajaran pengurus IAI Sulsel, menemui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Rabu (19/3/2025).
“Ini kedatangan kami yang pertama kali sejak Pak Wali dilantik, jadi kami mau mengucapkan selamat atas pelantikan kemarin. Kami insyaallah siap mensupport Pak Wali ke depan,” ujarnya.
Yunita menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung berbagai program Pemkot Makassar yang dapat dikolaborasikan, termasuk percepatan perizinan bangunan serta keterlibatan arsitek dalam pengabdian masyarakat.
Salah satu agenda yang akan didorong adalah kemudahan dalam perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna memberikan pelayanan lebih efisien kepada masyarakat.
Selain itu, IAI Sulsel juga memiliki bidang pengabdian masyarakat yang dapat dikolaborasikan dengan program Pemkot Makassar, seperti pengembangan Makassar Creative Hub untuk mendukung inovasi arsitektur di Kota Makassar.
“Adapun hal-hal yang kami ingin sampaikan, pertama terkait kemudahan PBG sebagai pelayanan kepada masyarakat, kemudian kegiatan yang bisa disupport IAI dalam pengabdian masyarakat karena kami punya bidang pengabdian masyarakat yang mungkin bisa berkolaborasi dengan program Makassar Creative Hub,” paparnya.
Selain itu, kolaborasi ini juga akan mengoptimalkan peran arsitek lokal dalam mendukung pembangunan Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Dengan lisensi dan keahlian yang dimiliki, arsitek lokal dinilai akan mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan kota yang lebih terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami juga ingin bagaimana arsitek lokal berperan di pemerintahan karena kami di IAI Sulsel ini setelah memiliki izin, itu dikuatkan lagi dengan lisensi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga telah menyusun rencana untuk meningkatkan kualitas desain sekolah dan kantor pemerintahan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa desain bangunan sekolah harus lebih inovatif dan tidak lagi monoton.
“Saya memang ingin sekali bertemu dengan IAI, kita tidak ingin lagi sekolah kita desainnya seperti rumah deret. Kenapa kita tidak berpikir sesuatu yang lain yang mampu memberikan kesan baik,” ungkap Munafri.
Selain sekolah, kantor kelurahan dan kantor kecamatan juga menjadi perhatian dalam rencana kolaborasi ini. Munafri ingin memastikan bahwa bangunan pemerintahan tidak hanya memiliki desain yang baik, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan dan sanitasi.
Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar dan IAI Sulsel akan merancang konsep desain untuk beberapa sekolah dasar dan menengah pertama sebagai proyek percontohan. Jika berhasil, konsep ini akan diterapkan lebih luas di berbagai fasilitas publik lainnya.
“Inilah yang menurut saya perlu keterlibatan teman-teman arsitek. Paling tidak 2 atau 3 SD SMP dulu. Kalau bisa ini kita jalankan, mudah-mudahan tahun ini bisa kita mulai,” pungkasnya. (*)
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih
Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).
Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.
Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.
Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.
“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.
Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.
Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.
“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.
Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.
“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login