Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Munafri Terima Apresiasi dari Kepala BBPVP Makassar atas Program Creative Hub
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima apresiasi dari Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, La Ode Haji Polondu, atas program unggulannya, Creative Hub.
Program ini dinilai mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
Apresiasi ini disampaikan langsung oleh La Ode Haji Polondu dalam audiensi bersama Wali Kota Makassar di Ruang Rapat Wali Kota, Balaikota, Selasa (18/3/2025).
La Ode menyampaikan bahwa dari berbagai kepala daerah di 10 provinsi yang menjadi wilayah kerja BBPVP Makassar, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menonjol berkat kebijakan strategisnya dalam bidang ketenagakerjaan.
“Di antara banyak kepala daerah wilayaj kami, perhatian kami langsung tertuju pada salah satu program unggulan Pak Wali, yaitu Creative Hub. Program ini menarik karena membekali masyarakat dengan keterampilan dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Kami sangat mengapresiasi inisiatif luar biasa ini,” ungkapnya.
Menurutnya, program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga berpotensi besar dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Makassar.
“Dengn adanya pelatihan yang berbasis kebutuhan industri, masyarakat tidak hanya dibekali keahlian, tetapi juga diberikan peluang untuk bekerja sektor formal, membuka usaha atau bahkan berkarier di luar negeri,” ujarnya.
Untuk itu, La Ode mengatakan pihakny siap berkolaborasi dengan Pemkot Makassar dalam penyediaan sarana dan prasarana pelatihan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan dukungan penuh terhadap sinergi antara BBPVP Makassar dan Pemkot Makassar.
Ia mengatakan permasalahan utama tenaga kerja di Makassar bukanlah minimnya lapangan kerja, melainkan rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal.
“Di Makassar, justru banyak pekerja dari luar daerah yang masuk dan bekerja di sini. Artinya, bukan lapangan kerjanya yang kurang, tetapi pengembangan keterampilan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan,” katanya.
Ia juga mengataokan sejak diluncurkan, program Creative Hub mendapat respons luar biasa dari masyarakat.
“Misalnya, untuk pelatihan barista dan MUA, jumlah peserta yang mendaftar sangat membludak, kuotanya puluhan yang daftar ratusan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan fasilitas pelatihan keterampilan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan pekerja migran, khususnya dalam penguasaan bahasa asing.
“Masalah utama pekerja adalah kurangnya kemampuan berbahasa asing. Oleh karena itu, melalui Creative Hub, kami akan menyediakan pelatihan bahasa asing,” terangnya.
Namun, Munafri menegaskan Pemkot Makassar tidak ingin pekerja asal Makassar hanya menjadi tenaga kerja kasar, ia menginginkan kader Creative Hub menjadi pekerja profesional di luar negeri.
“Kami ingin mereka yang bekerja di luar negeri dengan high working class. Jika mereka harus ke luar negeri, mereka harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang matang, sehingga mereka dapat membawa manfaat lebih besar saat pulang,” jelasnya.
Untuk itu, Munafri menegaskan Creative Hub akan terus dikembangkan dan akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BBPVP Makassar, berharap kerja sama ini dapat segera direalisasikan.
“Kami sangat berterima kasih atas niat baik BBPVP Makassar untuk berkolaborasi dengan Creative Hub. Kami siap menjalankan program ini sesegera mungkin, tentu menunggu pengaturan anggaran dalam perubahan APBD mendatang,” imbuhnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login