Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Bangun Sinergi dengan Kepolisian untuk Jaga Ketertiban Wilayah
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan kunjungan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar pada Senin (17/3/2025).
Kedatangannya disambut langsung oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana beserta sejumlah jajaran kepolisian, di antaranya Kepala Bagian Operasional, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat, Kepala Satuan Lalu Lintas, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, dan Kepala Satuan Samapta Bhayangkara.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kota Makassar dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Munafri yang didampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, mengungkapkan pentingnya kerja sama dalam menjaga stabilitas kota, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.
Dia juga menekankan bahwa peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam mendampingi pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat.
“Kehadiran kami untuk mempererat Forkopimda dan menjaga yang namanya keamanan dan stabilitas kondisi di Makassar,” ujar Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menjelaskan bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau secara luas oleh pemerintah kota.
Oleh karena itu, pendampingan dari kepolisian dinilai penting untuk mempercepat berbagai langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.
Selain itu, Pemkot Makassar juga berkomitmen untuk mendukung penuh berbagai upaya yang diperlukan guna menjaga ketertiban umum.
“Karena ada wilayah yang tidak bisa kami jangkau secara luas sehingga butuh pendampingan untuk akselerasi,” katanya.
Selain itu, Munafri juga mengungkapkan berbagai pola kejahatan di Makassar yang membutuhkan penanganan lebih cepat.
Menurutnya, pemberantasan kejahatan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh hingga ke akar masalahnya.
“Kami ingin sampaikan bahwa berbagai pola kejahatan di Makassar butuh penanganan lebih cepat. Pemberantasan sampai ke akar yang melibatkan banyak pihak,” tuturnya.
Munafri membeberkan bahwa Pemkot Makassar memiliki keterbatasan dalam menangani kejahatan tertentu.
Dia mencontohkan kasus narkoba, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan terhadap anak yang membutuhkan peran lebih besar dari kepolisian.
Oleh karena itu, Munafri berharap ada komitmen yang kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut secara tuntas.
“Kami secara internal tidak bisa sampai membongkar seperti narkoba dan sebagainya, termasuk kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, sehingga kita butuh ketegasan kuat dan komitmen bersama menyelesaikan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyambut baik kunjungan Munafri dan jajaran Pemkot Makassar.
Dirinya menilai bahwa kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah daerah sangat penting untuk menunjang keamanan kota.
Dia juga menegaskan bahwa pihaknya siap berdiskusi lebih lanjut guna meningkatkan sinergi dalam menangani berbagai permasalahan yang ada.
“Kami senang sekali bisa menyambut jajaran Pemerintah Kota Makassar. Ke depan akan banyak hal yang bisa kita diskusikan supaya bisa menunjang kerja-kerja kita,” jelas Kombespol Arya Perdana. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login