Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Rakor Bersama Pejabat Sekretariat Daerah, Bahas Keseragaman dan Ketertiban OPD
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengumpulkan seluruh kepala bagian dan kepala sub bagian di bawah naungan Sekretariat Daerah Kota Makassar di Ruang Rapat Wali Kota, pada Rabu, (12/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan membangun pola komunikasi serta alur koordinasi yang jelas di lingkungan pemerintahan.
“Pekerjaan kita semua bersinggungan sehingga akan sangat sulit kalau hubungan itu tidak terjaga dengan baik. Pola komunikasi dan alur koordinasi harus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perlu ada keseragaman dan kesetaraan dalam seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu, dalam kesempatan ini, ia menyampaikan beberapa poin penting yang memerlukan koordinasi yang baik.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah kendaraan dinas. Munafri menyoroti bahwa permintaan pengumpulan seluruh kendaraan dinas belum berjalan maksimal, karena banyak unit yang belum diserahkan.
“Kita harus menyelesaikan proses ini secara tuntas. Saya melihat ada prosedur yang tidak sesuai, sehingga tampak seperti tidak ada kesetaraan dan keseragaman dalam pengelolaan kendaraan dinas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Munafri juga menyoroti pentingnya menjaga legalitas aset kendaraan dinas. Semua dokumen kendaraan harus tersimpan dengan aman di dalam brankas.
Sebagai langkah pengawasan, Munafri menegaskan seluruh mobil operasional Pemkot Makassar harus menggunakan pelat merah, pengadministrasian yang ketat, dan akan dilengkapi GPS.
“Saat ada peminjaman kendaraan, harus ada berita acara yang jelas, dan pengembalian kendaraan harus dicatat dengan administrasi yang baik, baik itu mobil maupun motor. Kita akan pasangkan GPS. Evaluasi akan dilakukan bertahap,” ujarnya.
Selain kendaraan dinas, Munafri juga menyoroti kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemkot Makassar. Ia mengingatkan agar seluruh pegawai menjaga kerapian dan keseragaman berpakaian.
“Semua pegawai di lingkungan Pemkot Makassar harus benar-benar bekerja sesuai tugasnya. Saya juga mengingatkan agar kerapian berpakaian tetap dijaga sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan kerja,” tegasnya.
Selain itu, Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan di dalam maupun luar kantor Balai Kota.
“Saya meminta agar toilet, tempat sampah, dan seluruh area kantor tetap bersih dan terjaga. Cleaning service harus selalu siaga, terutama di toilet publik dan tempat sampah,” ujarnya.
Untuk meningkatkan keamanan, Munafri juga menginstruksikan aktivasi penuh seluruh CCTV yang ada di kantor Balai Kota. “CCTV di setiap sudut harus dipastikan aktif untuk menjaga kemanan kantor,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Munafri meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk terus bersinergi dan terbuka terhadap ide-ide inovatif.
“Saya sangat suka dengan ide-ide cemerlang. Pemerintahan itu harus luwes, jadi jika ada usulan program, silakan sampaikan kepada saya,” katanya.
Munafri berharap agar lingkungan kerja di Pemkot Makassar semakin tertib, profesional, dan efisien demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.(*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login