Kementrian Agama RI
Menteri Agama bersama DPR RI, Bahas Persiapan Haji 2025
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar, menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI sebagai kelanjutan dari pertemuan pada 4 Maret 2025. Salah satu topik utama yang dibahas adalah persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.
DPR mendorong Menteri Agama untuk melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi guna menambah kuota petugas haji. Penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.
Ketua Komisi VIll DPR RI Marwan Dasopang juga meminta Menteri Agama RI, Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji untuk saling berkoordinasi dalam menyiapkan mitigasi risiko.
“Mitigasi risiko ini penting dibuat agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya pada Rabu (12/3/2025).
Marwan juga menyampaikan harapannya agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan sukses dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah.
Menag Nasarudin Umar pun mengungkapkan bahwa Kemenag saat ini terus berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi terkait penambahan kuota petugas. Menurutnya, akan lebih optimal jika petugas haji dari Indonesia sendiri lah yang melayani jemaah haji.
Selain masalah bahasa, karakter orang Indonesia tentu lebih dapat dipahami oleh petugas asal Indonesia.
“Prinsip kami lebih baik orang Indonesia melayani jemaah Indonesia dari pada dari Arab. Di sana kan ada kesulitan bahasa. Masyarakat kita nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Kalau orang Mesir, orang Syria, mereka semuanya bisa bahasa Arab.
Kalau ada yang sakit, ada yang tersesat, orang Arab nggak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab,” ujarnya.
“Nah, karena itu kami minta kepada pemerintah Saudi Arabia kemarin supaya diberikan kuota tambahan demi untuk membantu juga petugas haji Saudi Arabi,” ujarnya.
Usai mendiskusikan beberapa hal, Menag juga mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Komisi VIII yang selama ini terus mengawal Kemenag, sehingga bisa tetap pada track-nya. “Izinkan kami mengungkapkan rasa kebanggaan kami, sehingga mendapat masukan dan solusi dari komisi VIII,” ucapnya.
Ia pun bersedia jika ada informasi yang perlu diselesaikan di Kemenag di luar rapat-rapat resmi yang terjadwal. “Kapan pun kami siap di luar rapat resmi, insya Allah meski libur panjang kami tidak akan libur demi umat,” jelasnya.
Marwan pun mengapresiasi keterbukaan Kemenag dalam menerima masukan dan solusi yang diungkapkan anggota komisi VIII.
“Sebentar lagi kita reses, biasanya banyak masyarakat yang memberi keluhan, baik masalah haji atau lainnya. Saya juga berharap Kemenag merespon dengan cepat pada saat itu,” tutupnya.(*)
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.
Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.
“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.
Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.
Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).
“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.
Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.
“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.
“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login