Pemkot Makassar
Pemkot Makassar dan BKKBN Sulsel Perkuat Sinergi Percepatan Penurunan Stunting
Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Wakil Wali Kota, Lantai 2, Kantor Wali Kota Makassar. Selasa (11/3/2025).
Pertemuan ini membahas berbagai program strategis, khususnya percepatan penurunan stunting, optimalisasi program Bangga Kencana, serta implementasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin, menyampaikan apresiasi kepada Aliyah Mustika Ilham atas kontribusinya dalam program kependudukan dan pembangunan keluarga sejak menjabat sebagai anggota DPR RI.
“Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Aliyah atas amanah barunya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Selama 10 tahun terakhir, kami telah bermitra dalam berbagai program di DPR RI, dan kini kami ingin memperkuat sinergi untuk mempercepat penurunan angka stunting di Makassar,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program percepatan penurunan stunting.
“Kami butuh masukan terkait langkah-langkah prioritas yang harus segera dioptimalkan dan aspek-aspek yang perlu dievaluasi. Saya berharap dalam kurun waktu 3-4 bulan ke depan, angka stunting di Makassar dapat mengalami penurunan yang signifikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa Pemkot Makassar akan mensinergikan program-program BKKBN dengan kebijakan nasional, khususnya program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada pencegahan stunting dan pemenuhan gizi anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nursaidah Sirajuddin, menyampaikan bahwa angka stunting di Kota Makassar masih menjadi perhatian utama dan memerlukan upaya lebih lanjut.
Nursaidah juga mengapresiasi peran Aliyah Mustika Ilham dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting, termasuk melalui bantuan 936 alat pendeteksi stunting yang telah disalurkan ke 113 posyandu di Kota Makassar saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX.
Sebagai bagian dari strategi percepatan, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) diharapkan mampu memperkuat intervensi stunting dengan melibatkan masyarakat dalam membantu pemenuhan gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Audiensi ini dihadiri Asisten III sekaligus Plt. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Andi Irwan Bangsawan, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Ramli Yunus, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin beserta pendamping.
Dari BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan hadir Kepala Perwakilan Shodiqin, Plt. Sekretaris, Irmawahyuni Bachtiar, Ketua Tim Kerja Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Pemaduan Kebijakan Andi Munandar Anwar, Ketua Tim Kerja Bina Akses Pelayanan KB dan Bina Kualitas Pelayanan KB Ihsan, Ketua Tim Kerja IMP Kehumasan Siti Sulfiani, Ketua Tim Kerja Pusat Pengembangan SDM Ahmad Harun
Dengan komitmen dan kerja sama yang erat antara Pemkot Makassar dan BKKBN, diharapkan berbagai program yang dicanangkan dapat berjalan lebih optimal dalam menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Makassar.(*)
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.
Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.
“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.
Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.
Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.
“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.
Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.
Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.
“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.
Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:
1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)
2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)
3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)
4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)
5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)
6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)
7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)
8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)
9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)
10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)
11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)
12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)
13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)
14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)
15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)
Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login