Kabupaten Sidrap

Wabup Sidrap dan TPID Rapat Virtual dengan Mendagri Jelang Idulfitri

Published

6 bulan ago

10 Maret 2025

Kitasulsel–SIDRAP Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar rapat koordinasi daring melalui zoom meeting dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (10/3/2025).

Rapat ini bertujuan memastikan stabilitas harga bahan pokok serta kesiapan daerah menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan menjelang Lebaran.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dengan rutin memantau harga kebutuhan pokok. Ia juga meminta pemerintah daerah mempercepat perbaikan jalan rusak guna menghadapi arus mudik Lebaran.

“Kami juga mengimbau pemerintah daerah untuk menyiapkan siaga SAR di setiap posko mudik Lebaran,” ujar Tito.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu mengawasi akurasi timbangan melalui Bidang Metrologi Dinas Perdagangan.

Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, menyatakan pihaknya akan segera melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Bupati Sidrap.

“Ada beberapa arahan dari Bapak Mendagri yang akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati, salah satunya intensif menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Idulfitri,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa koordinasi terus dilakukan agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar masyarakat bisa merayakan Idulfitri dengan tenang, tanpa terbebani lonjakan harga,” tambah mantan Kadis Perdagangan dan Perindustrian Sidrap tersebut.

Selain stabilitas harga, rapat tersebut juga membahas kesiapan menghadapi arus mudik, keamanan, serta layanan publik selama libur Lebaran.

Melalui koordinasi ini, diharapkan masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan nyaman serta menyambut Idulfitri dengan penuh kebahagiaan tanpa khawatir terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.

Rapat yang berlangsung di Ruang Wakil Bupati Sidrap ini dihadiri sejumlah pihak terkait, termasuk Kasat Intel Polres Sidrap dan Kasi Datun Kejaksaan Sidrap. Turut hadir perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidrap, Bulog, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Sidrap.

Rapat juga diikuti Inspektur Kabupaten Sidrap, Mustari Kadir, Kabag Ekonomi Rimba, serta perwakilan OPD Pemkab Sidrap terkait. (*)

Kabupaten Sidrap

Wabup Sidrap Hadiri Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah via Zoom

Published

11 jam ago

15 September 2025

Redaksi Kitasulsel

SOALINDONESIA–SIDRAP Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, mengikuti pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2024 dan 2025 (s.d. Triwulan III) melalui Zoom Meeting, Senin (15/9/2025) di Ruang Kerja Bupati Sidrap.

Rapat tersebut dipimpin Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Winner Franky Halomoan Manalau, dan dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Selain Sidrap, kegiatan juga diikuti pemerintah Kabupaten Jeneponto, Parepare, dan Enrekang.

Winner Franky mengatakan, masih terdapat belanja yang berdasarkan hasil pemeriksaan DPK pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam tiga tahun terakhir dinilai belum memadai. Hal ini menjadi salah satu alasan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan belanja dengan lima indikasi yang ditetapkan.

“Untuk waktu pemeriksaan, sudah dimulai hari ini 15 September sampai pertengahan Oktober. Pemeriksaan terinci direncanakan akhir Oktober sampai November 2025, sementara hasil pemeriksaan dilaporkan Desember 2025,” terangnya.

Winner berharap gubernur maupun para kepala daerah mendukung pelaksanaan pemeriksaan sesuai kode etik. Dukungan tersebut disebutnya penting agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan pemeriksaan BPK merupakan amanah undang-undang untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas.

“Pemeriksaan ini merupakan momentum memperkuat integritas sekaligus evaluasi atas kinerja kita semua dalam menjaga keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik pelaksanaan ini dan sepenuhnya mendukung,” ujar Fatmawati.

Ia menambahkan, kebijakan anggaran tahun 2025 diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia berkualitas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dan pemerintahan yang efektif.

“Setiap catatan maupun rekomendasi BPK adalah dasar penting untuk perbaikan berkelanjutan. Karena itu kami berkomitmen memberi dukungan penuh, baik data maupun akses informasi secara cepat dan tepat waktu,” tegasnya.

Tampak hadir mendampingi Wabup Sidrap, Asisten Administrasi Umum Nasruddin Waris, Inspektur Kabupaten Mustari Kadir, Kepala BKAD Sahabuddin, Kabid Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah BKAD Irwan, serta Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Fadli Yacub. (*)