Connect with us

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Panggil 9 Plt Kepala OPD Baru Bahas Percepatan Program

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memanggil sembilan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru ditunjuk untuk menggelar rapat koordinasi bersama di Balai Kota Makassar, Rabu (5/3/2025).

Mereka yang dipanggil yakni Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muh Mario Said, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Andi Irwan Bangsawan, Plt Kepala Satpol PP Fathur Rahim.

Kemudian Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) A Muh Yasir, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Aryati Puspasari Abady, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ferdy Mochtar, Plt Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Nur Kamarul Zaman, serta Plt Camat Ujung Pandang, Armin Paera.

Dalam rapat tersebut, Munafri meminta laporan terkini dari masing-masing Plt terkait kondisi internal OPD, program kerja yang telah berjalan, serta hambatan yang dihadapi.

BACA JUGA  Makassar Gaungkan Semangat Kartini: Aliyah Mustika Ilham Tegaskan Peran Strategis Perempuan

Setiap Plt juga diminta memberikan gambaran perencanaan program dalam jangka pendek yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar.

Dinas Pendidikan menjadi OPD pertama yang memberikan laporan. Plt Kepala Dinas Pendidikan, Andi Bukti Djufri, memaparkan sejumlah persoalan internal yang perlu segera diselesaikan, salah satunya adalah kekosongan di beberapa posisi jabatan struktural.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), A Muh Yasir, melaporkan progres revitalisasi Lapangan Karebosi. Munafri menekankan pentingnya percepatan pembangunan tersebut, mengingat Karebosi merupakan ruang publik yang sangat vital bagi masyarakat Kota Makassar.

“Pembangunan Karebosi wajib dilanjutkan. Tidak bisa tidak. Jangan jadi proyek mangkrak. Kita mau secepatnya ini jalan. Kita anggarkan dan selesaikan. Kita mau proyek ini kita jalankan sesuai aturan yang berlaku. Kasihan masyarakat bingung space public-nya di mana mau dipakai,” tegas Munafri.

BACA JUGA  Kemenag RI Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN ke Makassar, Pj Sekda Berbagi Inovasi dan Konsep Sombere And Smart City

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ferdy Mochtar, melaporkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait retribusi sampah gratis untuk masyarakat tertentu.

Penyusunan regulasi ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu, Plt Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan, Nur Kamarul Zaman, juga melaporkan sejumlah kondisi Perusahaan Daerah (Perusda).

Adapun Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Andi Irwan Bangsawan, melaporkan upaya penanganan stunting hingga persoalan yang dialami kader KB.

“Ini yang perlu diperhatikan. Kita perlu membangun pola baru untuk memastikan persoalan yang ada di sana bisa diselesaikan,” jelas Munafri.

BACA JUGA  Pembukaan Makassar International Jetski Championship 2024, Pjs Wali Kota Makassar Tekankan Pentingnya Konsistensi Majukan Olahraga

Di tempat yang sama, laporan positif disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Aryati Puspasari Abady, yang menyebutkan bahwa indeks ketahanan pangan Makassar saat ini berada di peringkat pertama se-Sulawesi Selatan. Bahkan, indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan indeks ketahanan pangan tingkat provinsi.

Munafri menyambut baik capaian tersebut dan meminta Dinas Ketahanan Pangan agar memperkuat kolaborasi lintas OPD untuk mempertahankan prestasi ini.

“Itu harus dijaga. Saya berharap Dinas Ketahanan Pangan bisa kolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan. Karena banyak yang bisa kita lakukan di situ,” pungkasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Munafri Arifuddin ingin memastikan roda pemerintahan di Kota Makassar berjalan optimal di bawah kepemimpinannya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.

Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.

Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.

BACA JUGA  Jelang Lebaran, Pemkot Makassar Salurkan Ribuan Paket Sembako ke Pekerja Keagamaan

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.

Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.

BACA JUGA  Makassar Gaungkan Semangat Kartini: Aliyah Mustika Ilham Tegaskan Peran Strategis Perempuan

Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:

1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)

2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)

3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)

4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)

5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)

6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)

7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)

8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)

9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)

10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)

11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)

12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)

BACA JUGA  Refleksi Kinerja Andi Arwin Azis, Pemkot Makassar Siapkan Momen Kebersamaan

13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)

15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)

Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel