Connect with us

DPRD Kota Makassar

Transisi Kepemimpinan di Makassar Berjalan Lancar, DPRD Makassar Nyatakan Dukungan Penuh

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Proses pergantian kepemimpinan di Kota Makassar dari Moh. Ramdhan Pomanto ke Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham berlangsung mulus dan mendapat apresiasi dari DPRD Makassar.

Salah satu bentuk dukungan datang dari Anggota DPRD Makassar Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rahmat Taqwa Qurais atau kerap disapa RTQ.

Dalam keterangannya pada Rabu (05/03), Rahmat menilai kehadiran Danny Pomanto dan Munafri Arifuddin dalam prosesi serah terima jabatan menjadi simbol kedewasaan politik dan semangat kolaboratif demi kemajuan daerah.

Ia menyebut sikap tersebut sebagai teladan bagi masyarakat dan bukti bahwa proses demokrasi telah berjalan dengan baik.

“Baik Pak Danny maupun Pak Appi telah menunjukkan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi. Ini menandakan kontestasi telah usai, kini saatnya kita bergandengan tangan membangun Makassar,” ujar Rahmat.

BACA JUGA  Sekretaris DPRD Makassar Dahyal Minta ASN Tingkatkan Efektivitas Kerja

Rahmat juga menyampaikan bahwa PPP secara resmi telah menyatakan bergabung dalam koalisi pemerintahan Munafri–Aliyah (Mulia). Keputusan tersebut diambil setelah adanya pertemuan antara pimpinan partai dengan Wali Kota Makassar.

“PPP kini menjadi bagian dari pemerintahan Munafri–Aliyah. Ini adalah keputusan organisasi, dan kami siap mendukung penuh jalannya roda pemerintahan ke depan,” jelasnya.

Salah satu program yang menurut Rahmat layak didukung adalah inisiatif Pemkot Makassar untuk mengirim anak-anak berprestasi menempuh pendidikan ke luar negeri. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang yang sangat strategis.

“Program beasiswa luar negeri itu sangat visioner. Mungkin hasilnya tidak bisa langsung dirasakan, tapi dalam 10 tahun ke depan, mereka bisa menjadi generasi pemimpin masa depan Makassar,” tuturnya.

BACA JUGA  DPRD Makassar Soroti Gudang Ilegal, Pemkot Diminta Perketat Pengawasan

Menanggapi rencana pembebasan iuran sampah, Rahmat menyatakan keyakinannya bahwa Pemerintah Kota telah menyiapkan skema pengganti agar tidak mengorbankan kesejahteraan petugas kebersihan. Menurutnya, mekanisme seperti subsidi silang bisa menjadi solusi.

“Iuran itu dipakai untuk menggaji petugas kebersihan. Tapi saya yakin Pak Wali sudah punya perhitungan matang agar hak-hak mereka tetap terjamin,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pemerintahan, terutama di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik. Rahmat mengajak seluruh elemen, termasuk legislatif dan eksekutif, untuk bekerja sama tanpa sekat politik demi kepentingan warga.

“Sudah tidak ada lagi warna politik. Yang ada sekarang adalah satu warna, Kota Makassar. Pemerintahan yang solid adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal,” tutupnya. (*)

BACA JUGA  Paripurna DPRD Makassar, Aliyah Sampaikan Tanggapan Pemkot atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Reses di Rappocini, Eric Horas Janji Kawal Pemerataan Bantuan Sosial dan Keamanan Warga

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas kembali menggelar reses pertama masa persidangan pertama masa sidang 2025/2026, Rabu (15/10/2025).

Titik ketujuh berlangsung di Jalan Banta-bantaeng Lorong 3 Nomor 2 RT07/RW05, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini.

Sama seperti titik sebelumnya, Ketua Gerindra Makassar itu disambut antusias oleh warga. Dia didampingi oleh Lurah Banta-bantaeng, Anselmus Watratan, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.

Eric–sapaan akrab Eric Horas menggelar reses yang merupakan bagian dari tugasnya sebagai Anggota DPRD Makassar. Dalam agenda ini, warga dipersilahkan untuk menyampaikan keluhannya.

Pada kesempatan tersebut, Eric Horas mendengarkan beberapa keluhan warga, seperti bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV.

Eric pun menjelaskan bahwa bantuan sosial yang tidak merata disebabkan karena minimnya sosialisasi. Untuk itu, hal ini perlu digencarkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.

BACA JUGA  Paripurna DPRD Makassar, Aliyah Sampaikan Tanggapan Pemkot atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024

“Jadi ini menjadi atensi kami. Memang harus turun sosialisasi ke masyarakat terkait masalah pendataan dan usulan secara online,” ucapnya.

Dia juga menyebut, kendala lainnya adalah karena orang tua yang masih gagap teknologi. Untuk itu, sosialisasi harus dilakukan dengan intens sehingga pendaftaran bisa tuntas.

“Karena kita tahu masih ada beberapa warga yang belum paham teknologi, ini yang jadi kendala karena sekarang usulan dilakukan secara online,” ujarnya.

“Namun ini tetap jadi atensi saya untuk sampaikan ke dinas terkait karena susah juga warga yang belum dapat padahal layak menerima bantuan,” kata Eric.

Sedangkan pengadaan kamera CCTV, kata Eric, akan dicek lebih dulu ketersediaannya. Namun menurutnya, wilayah pemukiman padat penduduk seperti Banta-bantaeng layak diprioritaskan untuk dipasang.

BACA JUGA  Diduga Tak Miliki Izin, DPRD Makassar Bakal Sidak Mie Gacoan Alauddin

“Intinya setiap wilayah pemukiman itu harus diusahakan dapat. Namun ada beberapa memang yang dianggap rawan jadi dipasang lebih dulu,” tambahnya.

Erick mengupayakan pengadaan kamera CCTV bisa dipasang di setiap wilayah pada tahun 2026 mendatang dengan melihat beberapa pertimbangan.

“Tapi kalau misalkan masih ada tahun ini, kita harus upayakan untuk dipasang,” tutup Eric.

Selain bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV, Eric telah mendapatkan banyak keluhan lain di beberapa titik reses yang lalu, seperti perbaikan drainase dan KIS. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel