Pemkot Makassar
Pimpin Rakor Perdana, Wali Kota Makassar Tekankan Sinergitas Antar OPD
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin rapat koordinasi perdana bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar, di Ruang Siapakatau, Balai Kota Makassar, Selasa (04/03/2025).
Rakor kali ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Pj Sekretaris Daerah, Irwan Adnan, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Muh. Mario Said, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Aryati Puspasari Abady.
Kemudian Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, A. Muh. Yasir, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Fathur Rahim, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Irwan Bangsawan.
Rakor ini menjadi langkah awal Munafri usai resmi menjabat sebagai Wali Kota Makassar untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintahan dalam lima tahun ke depan.
Dalam rapat tersebut, Munafri menekankan pentingnya sinergitas antar OPD agar pelaksanaan program kerja berjalan maksimal. Dia meminta seluruh perangkat daerah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Rakor pagi hari ini dilaksanakan biar kita klik, supaya kita saling mengerti apa yang kita kerja dan apa yang akan kita kerjakan,” kata Munafri.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program kerja. Munafri meminta OPD lebih cermat dalam mengelola anggaran agar penggunaannya tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita sudah membuat perjanjian, akad, dengan pemerintah, kita bekerja dan pemerintah membayar pekerjaan kita. Ini bagian jihad kita memberikan kontribusi untuk kota kita, memberikan apa yang terbaik bagi kota Makassar,” ujarnya.
Selain efisiensi anggaran, Munafri juga membahas persoalan pendidikan, khususnya terkait kepala sekolah. Dia menegaskan perlunya evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah agar pelayanan pendidikan semakin berkualitas.
Keamanan di masyarakat juga menjadi perhatian dalam rakor ini. Terlebih di dalam bulan Ramadan ini, menurut Munafri, keamanan di masyarakat kerap menjadi persoalan.
Oleh karena itu, dia meminta OPD terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti.
“Keamanan di bulan puasa selalu akan menjadi persoalan. Saya berharap, di kecamatan, kelurahan, kontrol sosial harus bisa berjalan baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Munafri turut menyoroti masalah RT/RW yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Dia mendorong agar pembinaan dan dukungan terhadap RT/RW diperkuat guna memperkuat pelayanan di tingkat terbawah.
Perusahaan Daerah (Perusda) juga tak luput dari pembahasan. Munafri meminta agar Perusda lebih profesional dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Munafri menegaskan, seluruh perangkat daerah harus membangun pola kerja yang berorientasi pada solusi, bukan mencari kesalahan. Kekompakan, menurutnya, adalah kunci dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kita ini cuman lewat sebentar di jalur ini. Jadi jangan menganggap apa yang dimiliki hari ini akan dimiliki selamanya. Kalau kita tidak kompak, kita tidak akan berhasil,” ungkapnya.
Munafri berharap, rakor ini menjadi awal yang baik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Tujuannya adalah jangan cari siapa salah tapi berpikir bagaimana supaya itu bisa lebih benar dan berhasil ke depannya,” pungkasnya.(*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login