Pemkot Makassar
Pemkot Makassar dan Forkopimda Jalin Kebersamaan Lewat Buka Puasa dan Tarawih Berjemaah

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar menggelar buka puasa bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar pada hari ketiga Ramadan, Senin (3/3/2025).
Kegiatan ini berlangsung di halaman Balai Kota Makassar sebagai ajang mempererat silaturahmi di awal masa pemerintahan baru.

Buka puasa bersama ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta Wali Kota Makassar dua periode 2004-2014 Ilham Arief Sirajuddin.
Kapolrestabes Makassar, Dandim 1408/Makassar, serta sejumlah anggota DPRD Kota Makassar dan jajaran Forkopimda lainnya turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah kota dan Forkopimda menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Makassar.
Dia menekankan bahwa kolaborasi ini harus melibatkan semua pihak, tidak hanya dirinya sebagai Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, maupun Ketua TP PKK Makassar.
“Dengan hadirnya Forkopimda hari ini menjadi sebuah titik awal yang baik untuk kita bekerja sama ke depan. Tidak cukup dengan saya dan Ibu Aliyah dan Ibu Melinda.
Harus kita urus bersama untuk meretas semua persoalan yang ada, baik sosial maupun ekonomi. Sehingga saya berharap dukungan dan doa kita semua agar bisa kita jalankan bersama,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung pentingnya harmonisasi program pemerintah pusat dengan daerah.
Dia menilai, sinergi ini akan menentukan keberhasilan program nasional agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tingkat sinergi yang harus kita lakukan harus lebih intens lagi, bagaimana program dari pusat yang akan dijalankan Presiden Prabowo benar-benar harus bisa landing dengan baik di daerah khususnya di Makassar,” jelasnya.
Pemkot Makassar, kata Munafri, akan berperan sebagai fasilitator untuk menerjemahkan program nasional hingga ke tingkat masyarakat bawah.
“Ini juga yang kami dapatkan sepulang retret. Bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat harus kita respon baik agar sampai di masyarakat. Tugas kita menjadi fasilitator di tengah. Mengejawantahkan asta cita sampai ke bawah,” kata Munafri.
Di akhir sambutan, Munafri menyampaikan komitmen Pemkot Makassar untuk selalu terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat.
Silaturahmi dan diskusi akan menjadi salah satu cara efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah.
“Dengan berkumpul, silaturahmi, inilah cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayah yang tidak formal. Pemkot Makassar akan sangat terbuka berdiskusi menampung aspirasi dengan seluruh aparat yang kita miliki untuk menyelesaikan semua persoalan,” pungkasnya.
Seusai berbuka puasa bersama, jajaran Pemerintah Kota Makassar bersama Forkopimda melanjutkan salat Isya, salat Tarawih, dan salat Witir secara berjemaah. Ibadah ini berlangsung di Masjid Amirul Ilham, yang berada di kompleks Balai Kota Makassar.
Salat berjemaah ini menjadi momen untuk semakin mempererat kebersamaan antara jajaran pemerintahan dan unsur Forkopimda.
Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah kesibukan tugas pemerintahan.(*)
Pemkot Makassar
136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.
Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.
Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.
“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.
Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.
Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.
“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.
Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:
1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)
2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)
3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)
4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)
5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)
6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)
7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)
8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)
9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)
10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)
11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)
12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)
13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)
14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)
15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)
Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login