Kementrian Agama RI

Buku Manasik Haji Terbaru Selesai, Kemenag Targetkan Distribusi Usai Libur Idulfitri

Published

8 bulan ago

3 Maret 2025

Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama menargetkan buku manasik haji akan didistribusikan usai libur Idulfitri 1446 H. Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief saat menyampaikan progres persiapan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Jakarta.

“Alhamdulillah sesuai arahan Pak Menteri, kami sudah berhasil menyelesaikan revisi buku manasik haji. Selanjutnya akan masuk proses percetakan. Target kami, usai libur idulfitri atau di bulan Syawal buku ini sudah bisa didistribusikan kepada jemaah secara bertahap,” kata Dirjen Hilman Latief di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Hilman menuturkan, sesuai arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar, buku manasik haji yang diterbitkan Kemenag kali ini telah dilengkapi dengan penjelasan terkait dengan filsafat dan makna spiritual ibadah haji. Penyempurnaan ini bertujuan agar jemaah haji memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang ibadah haji.

“Sementara untuk proses manasiknya, sudah mulai dilaksanakan juga di daerah-daerah. Kemarin dimulai saat Pak Menteri memberikan arahan kepada para narasumber manasik haji,” ujar Hilman Latief.

Menanggapi hal tersebut, Menag Nasaruddin Umar kembali mengingatkan jajarannya untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun ini dengan teliti. “Terima kasih atas kerja rekan-rekan sekalian. Saya ingatkan lagi, kita harus serius menyiapkan perhajian ini. Siapkan dengan detil,” pesan Menag.

“Terutama manasik ini. Ini sangat penting. Saya sudah baca buku manasik ini, cukup bagus. Saya berharap ini bisa jadi panduan bagi jemah-jemaah kita. Ini harus diupayakan agar segera dapat didistribusikan agar jemaah ada kesempatan untuk mempelajari bagaimana meraih haji mabrur, dan bagaimana cara merawatnya,” imbuh Menag.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia rencananya akan dimulai pada 2 Mei 2025. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

16 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)