Kementrian Agama RI

Dr. H. Bunyamin M. Yapid LC MH Dampingi Menteri Agama Terima Mantan Dubes Arab Saudi di Istiqlal

Published

8 bulan ago

24 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Nazaruddin Umar, menerima kunjungan mantan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa Ibrahim Mubarak, di Masjid Istiqlal.

Pertemuan tersebut menjadi momen hangat bagi kedua sahabat lama yang telah memiliki hubungan baik selama bertahun-tahun.

Mustafa Ibrahim Mubarak diketahui telah beberapa kali berkunjung ke Pondok Pesantren Al Ikhlas Ujung Bone, sebagai bagian dari upayanya mempererat hubungan keagamaan antara Indonesia dan Arab Saudi.

Pada masanya menjabat sebagai Dubes Arab Saudi, ia turut mendukung program Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Islam Arab Saudi. Namun, program tersebut telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir.

Kunjungan Mustafa Ibrahim Mubarak kali ini bertujuan untuk membahas kemungkinan diadakannya kembali Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Asia Pasifik. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini, Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nazaruddin Umar, menugaskan Staf Khusus Menteri Agama sekaligus Tenaga Ahli Kementerian Agama bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., MH., untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

Sebelumnya, pertemuan informal telah dilakukan pada hari Sabtu di rumah jabatan Menteri Agama, di mana diskusi awal mengenai program ini telah berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama secara langsung meminta Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., MH., untuk mengawal dan memastikan program ini dapat kembali berjalan dengan lancar.

Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., MH., yang turut mendampingi Menteri Agama dalam pertemuan tersebut, menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti arahan Menteri Agama.

“Beliau memberi tugas untuk menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini. InsyaAllah, semua akan kita eksekusi dengan baik, cepat, dan tepat seperti yang selama ini beliau lakukan dalam semua aktivitasnya,” ujar Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., MH.

Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nazaruddin Umar, turut menyampaikan harapannya agar program ini dapat segera dihidupkan kembali.

“Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Asia Pasifik adalah ajang penting yang memperkuat ukhuwah Islamiyah di kawasan ini. Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik sehingga umat Islam di Asia Pasifik dapat terus merasakan manfaatnya,” ujar Menteri Agama.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan program Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Asia Pasifik dapat kembali diadakan, sehingga memperkuat hubungan keagamaan antara Indonesia dan Arab Saudi serta memberikan manfaat bagi umat Islam di kawasan Asia Pasifik. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

4 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)