DPRD Kota Makassar
Ari Ashari Ilham Kritik Proyek Pengaspalan Jalan Metro: Kualitas Buruk dan Tidak Tepat Waktu
Kitasulsel–MAKASSAR Proyek pengaspalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar di Jalan Metro, Kecamatan Tamalate, menuai sorotan tajam dari anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham.
Legislator dari Fraksi NasDem itu menilai pekerjaan tersebut tidak hanya dikerjakan asal-asalan, tetapi juga merugikan masyarakat.
Dalam pernyataannya pada Senin (24/02/25), Ari menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil pengaspalan yang rusak hanya dalam hitungan minggu. Ia menilai kerusakan dini tersebut sebagai bentuk kelalaian serius yang mencoreng kinerja pemerintah.
“Hasilnya belum genap satu bulan sudah rusak, padahal ini menggunakan anggaran dari pajak masyarakat. Seharusnya Dinas PU bertanggung jawab dan segera memperbaikinya,” tegas Ari.
Sebagai Ketua Komisi D DPRD Makassar dan wakil rakyat dari Dapil V, Ari juga mempertanyakan urgensi proyek tersebut, mengingat kondisi Jalan Metro sebelumnya masih dalam keadaan layak. Ia menduga proyek ini dipaksakan tanpa dasar perencanaan yang matang.
Lebih lanjut, ia menyoroti kesalahan teknis yang menurutnya fatal, yakni pelaksanaan pengaspalan saat musim hujan. Menurut Ari, hal tersebut jelas menurunkan kualitas jalan dan membahayakan pengguna.
“Padahal, kita semua tahu bahwa pengaspalan tidak seharusnya dilakukan di musim hujan karena kualitasnya akan buruk. Akibatnya, banyak lubang muncul dan bahkan menyebabkan kecelakaan bagi warga,” jelasnya.
Ari juga mengingatkan Dinas PU agar lebih memperhatikan proses perencanaan, terutama terkait waktu pelaksanaan dan metode pengerjaan proyek fisik. Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Tak hanya proyek pengaspalan, Ari turut menyoroti proyek lain seperti pemasangan paving block dan perbaikan drainase yang dinilai tidak sesuai skala prioritas. Ia meminta pemerintah kota lebih cermat dalam menyusun program agar tidak mengabaikan kebutuhan utama masyarakat.
“Sering kali kita melihat proyek dilakukan tanpa urgensi yang jelas, sementara banyak infrastruktur lain yang justru lebih membutuhkan perbaikan,” katanya.
Ari mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PU dan menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan proyek. Ia juga mengajak masyarakat aktif melakukan pengawasan agar pembangunan benar-benar berkualitas.
“Kita berharap ada langkah konkret dari Pemerintah Kota Makassar untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek,” tutupnya. (*)
DPRD Kota Makassar
DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).
Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.
“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.
Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.
Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login