Connect with us

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Siap Dukung Program Prioritas Munafri-Aliyah dalam APBD Perubahan 2025

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar siap mengawal program-program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), dalam APBD Perubahan 2025.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, mengatakan, pihaknya menunggu penyampaian visi-misi pasangan Appi-Aliyah dalam rapat paripurna DPRD Makassar pada 3 Maret 2025.

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, pihaknya masih menunggu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Pemkot Makassar untuk dibahas lebih lanjut dalam Panitia Khusus (Pansus).

“Kami menunggu dokumen RPJMD yang akan diserahkan oleh Pemkot Makassar untuk dibahas lebih lanjut,” kata Andi Suharmika, Minggu (23/2/2025).

Beberapa program unggulan Appi-Aliyah, seperti pemilihan RT/RW serentak, penghapusan iuran sampah, dan pembangunan stadion, perlu diperjelas mekanisme pendanaannya.

Jika tidak tercover dalam APBD pokok 2025, maka DPRD bersama Pemkot akan mencari solusi melalui APBD Perubahan.

BACA JUGA  Supratman Resmi Dilantik sebagai Ketua DPRD Makassar 2024-2029

“Kami ingin memastikan bahwa program yang dijanjikan kepada masyarakat benar-benar dapat terealisasi,” kata Andi Suharmika.

DPRD Makassar juga menunggu keputusan Pemkot terkait apakah program pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan atau diganti dengan kebijakan baru.

“Semua tergantung Wali Kota Makassar. Penganggarannya juga masih dalam tahap konsultasi dengan Pemkot Makassar,” tambahnya.

Andi Suharmika menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemkot dalam mewujudkan pembangunan yang pro-rakyat.

“Pada intinya, kami menunggu hasilnya setelah dikonsultasikan ke Pemkot Makassar. Kami di DPRD Makassar siap mendukung dan bersinergi dengan Pemkot,” jelasnya.

Munafri-Aliyah Fokus 100 Hari Kerja, Berikut Program Siap Dieksekusi di APBD Perubahan Pemkot Makassar

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), langsung tancap gas setelah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka, sejumlah program prioritas siap dieksekusi untuk mewujudkan janji kampanye.

BACA JUGA  DPRD Makassar: Pemkot Kebanyakan Honorer, Kesejahteraannya Rendah

“Kami memulai dengan fokus menjalankan efisiensi anggaran. Namun, ada beberapa program prioritas yang akan kami laksanakan dalam 100 hari kerja pertama,” kata Munafri, Jumat (21/2/2025).

Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tahap awal kepemimpinannya akan dimulai dengan efisiensi anggaran, sembari memastikan program-program prioritas berjalan sesuai rencana.

Program unggulan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), akan dijalankan oleh Munafri-Aliyah.

Beberapa program yang bakal dieksekusi adalah:

Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) akan digelar serentak di Makassar. Dengan ini, diharapkan efektivitas pelayanan publik di tingkat masyarakat dapat meningkat.

Salah satu janji kampanye yang akan segera direalisasikan adalah penghapusan iuran sampah. Kebersihan kota tetap terjaga tanpa membebani masyarakat.

BACA JUGA  Reses Kedua, Ketua DPRD Makassar: Iuran Sampah Harus Adil dan Banjir Manggala Segera Ditangani

Konsep stadion bertaraf internasional untuk PSM Makassar sedang disusun dan akan dibahas dalam APBD Perubahan 2025.

Pemkot Makassar berkomitmen menyediakan sambungan air bersih gratis bagi warga yang belum memiliki akses.

Sebagai simbol kebanggaan, Pemkot Makassar merancang stadion untuk PSM Makassar, yang juga akan menjadi tempat perayaan bagi masyarakat.

Program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu akan memastikan kesehatan menjadi hak setiap warga Kota Makassar.

Aplikasi digital ini memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari pembayaran tagihan hingga pengaduan masalah kota.

Tempat untuk anak muda Makassar berekspresi dan mengembangkan kreativitas, dari studio podcast hingga tempat pertunjukan musik.

“Kami yakin dengan program-program pro-rakyat, Makassar akan menjadi kota yang maju dan menjadi pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan serta Kawasan Timur Indonesia,” tegasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).

Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.

BACA JUGA  DPRD Makassar Mulai Godok Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Dewan

“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.

Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.

Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.

BACA JUGA  Supratman Resmi Dilantik sebagai Ketua DPRD Makassar 2024-2029

Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.

Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel