Kementrian Agama RI

Pimpinan Komisi VIII DPR Doakan Untuk Kesehatan Menag

Published

8 bulan ago

20 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA — Pimpinan Komisi VIII DPR RI berkunjung ke kediaman Menag Nasaruddin Umar di Ampera Jakarta Selatan.

Kunjungan tersebut untuk memberikan dukungan bagi kesehatan Menag pasca operasi tendon beberapa waktu lalu di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.

“Ya, silaturrahimnya ini kan ukhuwah, bukan antara parlemen dengan eksekutif, tapi menteri kita dalam keadaan ada musibah. Kita mengunjungi memberi dukungan (support), memberi semangat mudah-mudahan beliau cepat sehat,” terang Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kamis (20/02/2025).

“Meski dalam fase penyembuhan, beliau tetap produktif,” sambungnya.

Ia menyampaikan, selain berkunjung memberikan dukungan untuk kesehatan Menag, ada diskusi menyangkut berbagai masalah keumatan khususnya mengenai pendidikan.

“Diskusi kita menyangkut berbagai hal keumatan, paling mendalam kita bahas mengenai pendidikan. Pendidikan yang ilmu pengetahuannya mendalam dan meningkat tapi karakternya juga semakin baik,” ucapnya.

“Itu yang akan kita rumuskan ke depan sebagai alternatif pendidikan yang menjadi pilihan sekarang. Kita benahi madrasah, pesantren dan lain-lain,” lanjutnya.

Tampak hadir selain pimpinan dan Ketua Kelompok Fraksi Komisi VIII DPR RI, Staf Khusus Menag, Direktur Pelayanan Dalam Negeri Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik, dan Inspektur Wilayah 1 Inspektorat Jenderal. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

7 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)