Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel – Universitas Hasanuddin Teken MoU Penanganan Stunting

Published

10 bulan ago

18 Februari 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulsel dan Universitas Hasanuddin (Unhas) melakukan penandatanganan MoU Penanganan Stunting, yang dilaksanakan di Ruang Rektorat Unhas, Selasa, 18 Februari 2025. MoU tersebut ditandatangani Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry dan Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa.

Prof Fadjry Djufry menyampaikan terima kasih kepada Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa dan jajarannya, karena ini adalah momentum yang sangat baik. Diharapkan, setelah penandatanganan MoU ini, stunting di Sulsel bisa diturunkan secara signifikan.

“Ini berawal dari diskusi biasa dan akhirnya muncul ide dan kita harus punya terobosan, harus punya inovasi bagaimana menekan stunting di Indonesia dan dimulai dari Sulawesi Selatan,” kata Prof Fadjry Djufry.

“Alhamdulillah, teman-teman dari Fakultas Kedokteran Unhas, khususnya dokter anak sudah mempunyai model bagaimana penanganan stunting yang benar,” sambungnya.

Tentu saja, kata Prof Fadjry Djufry, hasil-hasil riset yang sudah dilakukan bisa dikembangkan dan diterapkan di beberapa kabupaten di Sulsel.

“Dan kita gunakan untuk seluruh kabupaten dan kota, dicoba di Sulsel. Semoga model ini bisa diterima di seluruh di Indonesia.

Gerakan ini adalah gerakan zero stunting, hal ini ambisius memang tapi tidak ada hal yang tidak bisa kita kerjakan selama ada sinergitas antar sektor dan kelembagaan,” terangnya.

Sementara, Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa berharap penandatanganan MoU ini bisa menyelesaikan masalah stunting di Sulsel, bahkan di Indonesia.

“Kami bersepakat untuk melakukan Gerakan Zero Stunting dan ini harus menjadi gerakan nasional. Mengapa Zero Stunting? Supaya target kita jelas bisa nol dan kita akan melakukan cek by name by address dan itu akan dikontrol setiap saat oleh tim kita masing-masing,” ujarnya. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

6 hari ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.