DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Ultimatum Disdik Terkait Pembayaran Sertifikasi Guru

Published

9 bulan ago

14 Februari 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memberikan peringatan tegas ke Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar untuk segera melakukan pembayaran tunjangan sertifikasi kepada 278 guru.

Hal itu diutarakan Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika. Ia mengatakan, DPRD telah memberikan batas waktu terkait permasalahan tersebut sampai Maret 2025 mendatang.

“Atas aspirasi itu, kami mengetahui bahwa ada pembayaran sertifikasi guru dari bulan Juli (2024) sampai hari ini belum terbayarkan. Oleh karena itu, saya minta ke Disdik untuk menindaklanjuti sesegera mungkin,” jelasnya kepada Awak Media Jumat (14/2/2025).

“Dan Disdik berkomitmen untuk melakukan proses pembayaran ini di bulan Maret. Akan tetapi, masih menunggu konfirmasi secara resmi dari Kementerian Pendidikan,” sambungnya.

Alumni Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin ini meminta Disdik Makassar menyampaikan kendala tersebut ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia (RI).

“Maka dari itu, saya memberikan ultimatum ke Disdik untuk melakukan komunikasi intens ke Kementerian Pendidikan, biasanya kalau seperti ini permasalahan komunikasi saja ini. Sehingga guru-guru menjadi korban di sini,” tegasnya saat dihubungi via WhatsApp.

“Untuk itu, saya memang pertegas kemarin kalau mampu (membayar tunjangan sertifikasi guru), bilang mampu, kalau tidak mampu, bilang tidak,” sambungnya.

Legislator Partai Golkar ini berharap agar para tenaga pendidikan lebih diperhatikan dan menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga guru-guru tidak merasakan hal seperti ini lagi.

“Kalau Disdik tidak melakukan komitmennya sesuai dengan apa yang dibahas waktu kemarin, maka dari itu tentunya kami akan melakukan pemanggilan ulang untuk RDP,” tandasnya.

“Kalau memang ini tidak dijalankan secara optimal dan masih ada lagi kendala, berarti ada yang salah di Disdik kota. Tentunya kami berharap tidak ada hal yang seperti itu,” imbuhnya.

Alumni SMAN 1 Makassar itu mengungkapkan, jikalau permasalahan tersebut belum dijalankan dengan maksimal. Maka, DPRD Makassar akan melakukan Rapat Dengar Pendapata (RDP) dan merekomendasikan ke Wali Kota Makassar untuk melakukan evaluasi di Disdik Makassar.

“Kalau tidak ada titik terang di bulan Maret, kami pasti melakukan RDP kembali. Pertanyaannya hanya dua, bisa atau tidak, kalau memang bisa bilang bisa tapi komitmen, sedangkan kalau tidak bisa berarti kita evaluasi, kita tidak mau terlalu ribet sekarang,” ungkapnya kepada Media Makassar.

“Kasihan guru-guru, sudah melayani para siswa-siswi mengajar, luar biasa mulianya mereka semua. Tapi sampai hari ini tidak ada perhatian dan keseriusan untuk melakukan mendapatkan solusi terkait pembayaran sertifikasinya,” tutupnya.

Sebelumnya, DPRD Makassar melakukan RDP dan menerima aspirasi Aliansi Guru Sertifikasi pada Rabu (12/2/2025) kemarin terkait belum terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan.

Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika yang didampingi Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misba, Fahrizal Arrahman Husain, serta Kabag Humas dan Protokol DPRD Makassar, Syahril. (*)

DPRD Kota Makassar

DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi

Published

1 minggu ago

22 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).

Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.

“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.

Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.

Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.

Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.

Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)