Politics

Salurkan Bantuan, Appi Janji Cari Solusi Penanganan Banjir

Published

7 bulan ago

13 Februari 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) memberikan bantuan kepada warga terdampak korban banjir di Kota Makassar.

Meskipun belum dilantik, Appi-Aliyah selaku pemimpin baru di Kota Makassar periode 2025-2030. Mereka kompak mengantarkan langsung bantuan kepada masyarakat terdampak korban Banjir di Kecamatan Manggala, Kamis (13/2/2025).

Pada kesempatan ini, Appi selaku Wali Kota Makassar terpilih. Ia menegaskan bahwa komitmen pasangan MULIA akan mencari solusi untuk mengatasi persoalan banjir di Kecamatan Manggala, apalagi sudah menjadi langganan tiap musim hujan tiba.

“Hari ini kita berada di lokasi banjir yang luar biasa di Kecamatan Manggala, yang sudah menjadi langganan hampir berpuluh puluh tahun. Tentu menjadi perhatian kami untuk solutif penanganan nantinya,” jelas Appi, usai menyerahkan bantuan ditemani Aliyah.

Ketua DPD II Golkar Kota Makassar itu, menuturkan bahwa di masa kepemimpinanya melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir.

Apalagi masyarakat di wilayah langganan banjir itu sangat berharap pemerintah tidak hanya membantu memulihkan situasi tetapi juga mencari solusi untuk mencegah banjir.

appi menembahkan, lebih penting lagi, tugas pemerintah kedepan melakukan apa bisa dilakukan disekitar pemukiman warga, sebagai upaya untuk mencegah banjir.

“Kta berharap tahun ini mencari solusi yang terbaik dimana kita harus melihat di semua sudut, sehingga lokasi ini sudah tidak menjadi langganan banjir,” jelas Appi.

“Semua program harus kita jalankan kita harus berfikir lebih maksimal lagi supaya hal hal seperti ini tidak terjadi lagi kedepan, mari kita jaga lingkungan sama-sama untuk keadaaan seperti ini kita temukan jalan keluar yang terbaik,” tambah mantan Bos PSM itu.

Diketahui, ada empat kecamatan yang dikepung banjir di pemukiman warga kota Makassar. Bahkan di Kecamatan Manggala, banjir setinggi lutut hingga dada orang dewasa.

Empat kecamatan tersebut yakni Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tamalate, dan Manggala. Pengungsi terbanyak berada di Kecamatan Manggala.

Pada kesempatan ini, Munafri berkomitmen memperhatikan kondisi banjir di Kecamatan lain. Bahkan ia berjanji akan mengunjungi korban pengungsian serta mengantarkan langsung bantuan.

B“Kami akan ke Kecamatan lain yang terdampak banjir. Tentu, bantuan sedikit dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kami berkomitmen untuk terus mendukung proses pemulihan dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” tukas Appi. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

5 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.