DPRD Kota Makassar
Legislator DPRD Makassar Kunjungi Korban Banjir di Katimbang dan Paccerakkang
Kitasulsel–MAKASSAR Legislator DPRD Kota Makassar, dr. Udin Shaputra Malik, melakukan kunjungan langsung ke Kelurahan Katimbang dan Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, untuk meninjau kondisi korban banjir yang melanda wilayah tersebut.
Kunjungan tersebut dilaksanakan pada Kamis (13/02/2025) sebagai bentuk solidaritas dan perhatian terhadap warga yang terdampak.
Dalam kunjungannya, dr. Udin juga memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir, sebagai upaya untuk meringankan beban mereka dalam menghadapi musibah tersebut.
“Kami datang untuk melihat langsung kondisi banjir dan memberikan bantuan yang dapat meringankan beban saudara-saudara kita,” kata dr. Udin.
Menurut dr. Udin yang juga menantu Wali Kota Makassar, banjir yang melanda Kelurahan Katimbang telah menyebabkan banyak rumah dan bangunan terendam air. Beberapa warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman karena kondisi banjir yang semakin parah.
Setibanya di lokasi, dr. Udin langsung mengunjungi sejumlah titik terdampak banjir untuk melihat keadaan korban dan mendengar keluhan warga secara langsung. Selain memberikan bantuan, ia juga berbicara dengan warga untuk memberikan dukungan moril dan semangat.
“Kami ingin warga merasa tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Semoga bantuan yang diberikan bisa sedikit meringankan,” tambah dr. Udin.
Salah satu warga yang terdampak banjir mengungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh dr. Udin.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dr. Udin ke Kelurahan Katimbang. Bantuan yang diberikan sangat membantu kami dalam menghadapi kondisi banjir ini,” ungkap warga tersebut.
Pemerintah Kota Makassar, lanjut dr. Udin, telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penanganan banjir secara cepat dan efektif. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain pembersihan saluran air dan pemasangan pompa untuk mengurangi genangan air di sejumlah titik.
Selain itu, pemerintah setempat juga berencana untuk memperbaiki sistem drainase guna mencegah terulangnya kejadian banjir serupa di masa mendatang.
“Kami berharap dengan langkah-langkah ini, dampak banjir dapat dikurangi, dan ke depannya kita bisa lebih siap menghadapi musim hujan,” ujar dr. Udin. (*)
DPRD Kota Makassar
DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).
Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.
“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.
Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.
Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login