Kementrian Agama RI

Kemenag akan Bangun Pesantren Percontohan, Modern dan Standar Internasional

Published

9 bulan ago

13 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama berencana membangun pesantren percontohan di atas lahan seluas 10 hektare. Lembaga pendidikan ini akan mengadopsi konsep pesantren modern dengan standar internasional.

Hal ini disampaikan Menag Nasaruddin Umar saat menerima kunjungan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia di kantor pusat Kementerian Agama. Pertemuan ini membahas rencana pengembangan sekolah unggulan di Indonesia, termasuk integrasi sistem pendidikan berbasis keislaman dengan kurikulum internasional. Dibahas juga, tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bagi santri dan siswa berbakat di pesantren.

“Kami ingin menunjukkan bahwa pesantren juga bisa berstandar dunia. Ini adalah bagian dari jihad pendidikan yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Menag Nasaruddin di Jakarta, Kamis (13/2/2024).

Menag Nasaruddin mengungkapkan bahwa pendidikan agama juga harus mengalami transformasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ia menyampaikan bahwa tantangan utama pendidikan Islam saat ini adalah ketimpangan dalam pendanaan dan fasilitas antara sekolah umum dan madrasah atau pesantren.

“Di sekolah umum, semua fasilitas disediakan negara: tanah, gedung, buku, laboratorium, bahkan guru-gurunya dikirim pelatihan ke luar negeri. Tapi di pesantren, masih banyak yang belajar tanpa kursi, tidur dengan bantal yang sudah puluhan tahun tidak diganti,” kata sosok yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal.

Menurutnya, ada 42 ribu pesantren yang ada di Indonesia mayoritas dikelola oleh yayasan dengan sumber dana terbatas. Bahkan, 90% pesantren swasta masih bergantung pada sumbangan masyarakat tanpa dukungan pemerintah yang memadai.

Padahal, kata Menag, tren pendidikan global mulai mengarah ke model boarding school atau sekolah asrama. Ia menyebut bahwa banyak penelitian internasional yang menyimpulkan bahwa model pesantren justru memiliki keunggulan dalam pembentukan karakter dan disiplin siswa.

“Di luar negeri, tren pendidikan sekarang justru mengarah ke boarding school untuk mencetak pemimpin berkualitas. Pesantren kita sudah menerapkan ini sejak dulu, tetapi masih perlu banyak perbaikan, terutama dalam hal fasilitas dan metode pembelajaran,” jelasnya.

Pendiri Yayasan Pendidikan Kader Bangsa, Dirgayuza Setiawan, menjelaskan bahwa salah satu visi utama programnya adalah membangun sekolah unggulan yang bertujuan untuk mencetak calon pemimpin masa depan melalui jalur pendidikan berstandar internasional.

“Kita perlu pathway yang jelas agar anak-anak berbakat bisa masuk ke universitas top dunia. Negara-negara lain seperti Vietnam dan Singapura telah mengadopsi sistem ini, sementara kita masih tertinggal,” tandasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

21 menit ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)