Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Hadiri Penanaman Jagung, Cabai Bawang dan Kopi di Botteng, Pj Bahtiar: Ini Bisa Menjadi Contoh Diikuti Masyarakat

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri penanaman bibit jagung, cabai, bawang merah dan kopi di Dusun Sumua, Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Rabu 12 Februari 2025.

“Hari ini kita berada di Desa Botteng bahwa sesuai arahan Presiden semua provinsi serta kabupaten harus swasembada pangan, bahkan sampai tingkat desa,” kata Bahtiar didampingi Kapold, Irjen Pol. Adang Ginanjar.

Ia menambahkan negara jika memiliki pangan yang kuat, maka negara akan berdaulat dan pastinya disegani oleh bangsa lain.

“Makanya kita semua menjalankan amanah Presiden dengan melakukan penanaman, terutama tanaman yang selama ini menjadi sumber inflasi seperti cabe,” tambahnya.

Apalagi, setelah dicek disemua kabupaten di Sulbar belum ada menanam cabe sampai 30 ribu pohon dan hanya ada di Desa Botteng yang ditanam Polda Sulbar.

BACA JUGA  APBD Perubahan Disahkan, OPD Diminta Segera Realisasikan Anggarannya Tepat Waktu

“Jadi ini tanaman cabe yang paling besar di Sulbar dan semua jenis cabe yang bagus. Kalau ini bisa tertanam semua dan mudah-mudahan masyarakat bisa mengikuti,” ungkapnya.

Jika ini dimaksimalkan maka akan menghasilkan yang cukup besar, minimal bisa sampai Rp 500 juta.

“Ini bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat, bahkan kita sudah belajar langsung di Toraja dan Enrekang cara menanam dan memproduksinya,” bebernya.

Kalau tidak memiliki lahan banyak, bisa menanam sampai 2 ribu pohon saja sudah menghasilkan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta.

“Artinya sudah melampui UMP Provinsi. Ini bisa ditanam dipekarangan rumah atau tempat lahan kosong lainnya. Bisa menanam cabe dan disela-selanya bisa ditanami bawang merah,” ujarnya.

BACA JUGA  Hadiri Jalan Sehat Rangkaian Pekan Keselamatan Jalan, Pj Bahtiar: Selamat Hari Perhubungan Nasional

Apalagi, di sini juga dikembangkan tanaman jagung, karena sesuai arahan pemerintah pusat agar Polri membantu masyarakat membudidayakan dan mengembangkan jagung.

“Ada 30 ribu pohon jagung ditanam juga di sini. Sulbar sangat cocok sekali menanam jagung hingga cabe, bahkan ada juga alpukat. Ini bisa jadi kawasan holtikultura,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut juga hadir sejumlah pimpinan opd lingkup Pemprov Sulbar antara lain Kadis Ketapang, Abdul Waris Bestari, Plt. Kesbangpol, Herdin Ismail, Kadis Lingkungan Hidup, Zulkifli Manggazali, Kadis Kehutanan, Aco Takdir, Plt. Kasatpol, Aksan Amrullah, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Anno Suparno dan undangan lain. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BACA JUGA  Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BACA JUGA  Dinas ESDM Sulbar Bahas Strategi Pengelolaan Tantangan PLTS Bersama UNDP Indonesia

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

BACA JUGA  Pemprov Sulbar Kirim 21 Siswa SMK ke Ajang LKS Nasional 2025, Tunjukkan Daya Saing Anak Daerah

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel