Nasional
Prabowo Ingin Pers Indonesia Terlibat dalam Pembangunan Bangsa
Kitasulsel–JAKARTA Pers Indonesia menempati posisi penting dalam menyuarakan kebenaran dan menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat.
Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap pers Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam implementasi kerjanya, yakni dengan mendukung pembangunan dan tetap setia pada cita-cita para pendiri bangsa.
“Pers Indonesia harus menjadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Prabowo dalam video ucapan selamat Hari Pers Nasional ke-79, di kanal YouTube Sekretariat Presiden RI, Minggu, 9 Februari 2025.
Prabowo juga berharap insan pers di Indonesia tetap dinamis dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
“Saudara-saudara pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.
Prabowo sebelumnya menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia.
“Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia,” ujar Prabowo.
Dia menyoroti peran pers Indonesia yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi selama delapan dekade terakhir. Menurutnya, kehadiran pers yang profesional dan berintegritas merupakan aset besar suatu bangsa.
“Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional dan punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. ujarnya.
Pada kesempatan itu Prabowo mengingatkan, bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika, baik dari dalam maupun luar negeri.
Ia menyoroti bagaimana pengaruh modal besar dapat mempengaruhi independensi media dan mengendalikan opini publik.
Pihaknya juga berharap pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan menghindari berbagai upaya yang dilakukan perusahaan modal besar untuk mengendalikan opini rakyat.
“Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar,” tegasnya. (*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login