Kementrian Agama RI

Dubes Kanada Temui Menteri Agama, Bahas Pembaruan Kerja Sama Beasiswa di Universitas McGill

Published

9 bulan ago

7 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Dutton bertemu Menteri Agama Nasarudin Umar untuk menyampaikan undangan dan membahas pembaruan kerja sama beasiswa di Universitas McGill, Montreal.

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia yang dapat mengakses pendidikan tinggi di salah satu universitas terkemuka tersebut.

Dubes Kanada menyampaikan, Presiden Universitas McGill akan mengunjungi Indonesia pada 23 Februari mendatang. Pada momen kunjungan tersebut, akan diadakan resepsi khusus untuk para alumni McGill yang kini berkiprah di Indonesia.

Menteri Agama menyambut baik dan menyatakan kesiapannya untuk menghadiri acara tersebut dan menjajaki peluang kerja sama lebih lanjut.

Dubes mengungkapkan, saat ini di Universitas Mcgill program pendidikannya mencakup pemberdayaan ekonomi perempuan, kesetaraan gender, serta pertumbuhan hijau.

“Kami berfokus pada transisi energi, pertanian berkelanjutan, rehabilitasi hutan bakau, dan lahan gambut,” ujar Dubes di Ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (07/02/2025).

Menag Nasaruddin menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya memperbarui serta memperkuat kemitraan pendidikan antara Indonesia dan Kanada.

“Dari tahun 1990 hingga 1992, dan bahkan hingga saat ini, masih banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di McGill. Namun, jumlahnya belum mengalami peningkatan signifikan, kata Menag.

“Karenanya, kami ingin memperbarui kerja sama ini agar lebih banyak mahasiswa dapat belajar di sana,” sambung Menag.

Menag menyampaikan, Universitas McGill memiliki lingkungan akademik yang unggul karena berada di kota Montreal. Disana terdapat berbagai literatur keagamaan termasuk perpustakaan Islam.

“Montreal memiliki tiga jenis perpustakaan utama, yakni perpustakaan keagamaan, perpustakaan Islam, dan perpustakaan umum. Banyak mahasiswa Indonesia yang telah menempuh pendidikan di sana dan menduduki posisi penting dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia,” katanya.

Sebagai langkah konkret, kata Menag, pemerintah Indonesia berencana mengirimkan lebih banyak mahasiswa ke McGill untuk menempuh program magister dan doktoral dalam bidang studi Islam.

“Kami ingin mengirim satu kelas mahasiswa setiap tahun, minimal untuk satu tahun penuh, agar mereka dapat benar-benar memahami budaya dan kehidupan di negara non-Muslim serta belajar hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragam,” ucapnya.

“Dengan adanya pembaruan kerja sama ini, diharapkan semakin banyak mahasiswa Indonesia yang dapat mengakses pendidikan berkualitas di Universitas McGill, sehingga memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kanada di bidang pendidikan dan penelitian,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menag, Staf Khusus Ismail Cawidu, Gugun Gumilar dan Tenaga Ahli Menag Andi Salman Manggalatung. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

16 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)