Kementrian Agama RI

Dialog Lintas Agama, Menag Jelaskan Empat Isu Strategis Kemenag

Published

9 bulan ago

7 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan empat isu strategis yang menjadi fokus Kementerian Agama. Hal ini Menag ungkap dalam Dialog Lintas Agama yang digelar di Masjid Istiqlal.

Dialog dihadiri oleh Guru Besar Al-Azhar Kairo Muhammad Abdusshomad, Perwakilan Keuskupan Agung Jakarta Romo Antonius Suryadi, Perwakilan Persekutuan Gereja Kristen Protestan Martin Lukito Sinaga, dan Ketua OIAA Indonesia TGB Muhammad Zainul Majdi.

Isu pertama yang menjadi perhatian Kemenag adalah kerukunan. Menurut Menag, menjaga kerukunan dalam masyarakat Indonesia yang beragam dapat dicapai dengan memperkuat moderasi beragama dan mengembangkan konsep toleransi yang mendalam.

“Toleransi itu lebih dari sekadar koeksistensi. Koeksistensi hanya memungkinkan kita hidup berdampingan tanpa saling terhubung, sedangkan toleransi mengikat kita dengan tali cinta,” ujar Menag, Jumat (7/2/2025).

Isu kedua adalah pengembangan kurikulum cinta dalam pendidikan agama. Menag menekankan pentingnya melarang guru agama mengajarkan kebencian kepada murid.

“Tidak boleh ada guru agama yang menanamkan kebencian terhadap kelompok agama lain.

Kita tetap berpegang pada ajaran agama masing-masing, tetapi tidak ada hak untuk menyesatkan atau menajiskan orang lain,” tegasnya.

Selanjutnya, isu lingkungan hidup juga mendapat perhatian serius dari Kemenag. Menag mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan adalah bagian dari ketaatan beragama.

“Kita tidak akan bisa menjadi hamba yang taat dan khusyuk dalam beribadah jika lingkungan kita rusak. Alam bukan hanya objek, tetapi juga bagian dari diri kita,” tambahnya.

Menag juga menyoroti fenomena sebagian orang yang seolah-olah tidak merasa berdosa ketika membakar hutan demi pembukaan lahan, serta menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

“Seolah-olah tidak ada dosa kalau membakar hutan, padahal di situ juga membunuh berbagai ekosistem. Bahkan tidak menganggap dosa kalau menjadikan sungai sebagai tong sampah umum,” ungkap Menag.

Isu terakhir adalah penguatan nasionalisme dalam benak generasi muda. Menag menilai pentingnya menjaga identitas bangsa Indonesia yang plural dan kaya budaya lokal.

“Identitas Indonesia harus tetap kuat. Seperti Jepang yang modern tapi tetap menghargai budaya lokal. Kita pun harus menjaga nilai-nilai budaya yang selaras dengan agama,” ujarnya.

Dengan empat isu strategis ini, Menag berharap dapat memberikan landasan kebijakan yang memperkuat kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih harmonis, cinta lingkungan, dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

9 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)