Provinsi Sulawesi Selatan
Pemkot Salatiga Belajar Strategi Kehumasan di Pemprov Sulsel
Kitasulsel–MAKASSAR Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sultan Rakib, mempromosikan kuliner khas Sulsel di hadapan Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, dan rombongan dalam kunjungan mereka ke Makassar, Kamis 6 Februari 2025.
Rombongan Pj Wali Kota Salatiga terdiri dari Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat, serta Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Salatiga.
“Selamat datang Bapak Pj Wali Kota Salatiga beserta seluruh rombongan. Teman-teman pers dari Kota Salatiga, selamat datang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hadir juga di sini Kabid Humas Pemprov Sulsel, Fitra, dan sejumlah OPD lainnya,” ujar Sultan Rakib dalam sambutannya di Ruang Rapat Pimpinan Pemprov Sulsel.
Dalam kesempatan tersebut, Sultan memperkenalkan berbagai makanan khas Sulsel yang wajib dicoba oleh rombongan, seperti kondro dan coto Makassar yang memiliki cita rasa khas.
“Kalau berbicara Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, tidak bisa dilepaskan dari kulinernya. Ada kondro, coto, pisang ijo, dan masih banyak lagi kuliner khas lainnya,” ungkapnya.
Selain kuliner, Sultan juga menyoroti berbagai potensi wisata yang dimiliki Sulsel, mulai dari wisata alam, budaya, hingga religi.
Kedatangan rombongan Pemkot Salatiga tersebut bertujuan untuk belajar dan sharing knowledge strategi kehumasan di Pemprov Sulsel.
Sultan memaparkan bahwa strategi kehumasan pemprov Sulsel menerapkan prinsip twin brothers dalam menjalin hubungan antara pemerintah dengan media.
“Media dengan pemerintah itu seperti saudara kembar. Ya namanya saudara kembar selalu bermain bersama, tapi kalau ada yang keliru atau ada yang missed itu hal biasa. Dinamika namanya dalam hubungan saudara kembar. Yang jelas semua bekerja untuk kepentingan masyarakat,” jelas Sultan.
Selain analogi twin brothers tersebut, Sultan juga menyebutkan strategi coffee morning yang secara berkala dibangun antara media dan seluruh OPD secara bergilir.
“Dan masih banyak lagi strategi lain yang bisa kita gunakan dalam menjalin hubungan baik dengan wartawan,” ujar Sultan.
Sementara itu, Pj Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, mengapresiasi Sulawesi Selatan sebagai daerah yang memiliki peran penting bagi Indonesia bagian timur di berbagai sektor.
“Untuk strategi kehumasan, kita banyak belajar ya dari Pemprov Sulsel. Teman-teman media dari Salatiga bisa menerapkan ini jika sudah pulang nanti,” ujar Pj Walikota. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel dan Wamendagri Dorong Kepemimpinan Hijau Lewat Green Leadership Forum II
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan hijau dan rendah karbon. Hal ini ditegaskan dalam Green Leadership Forum II yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).
Forum ini menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman.
Mengangkat tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan”, forum ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan penting seperti Country Representative The Asia Foundation Indonesia (TAF) Hana A. Satriyo, Direktur Eksekutif PATTIRO Fitria Muslih, kepala daerah se-Sulsel, akademisi, NGO, serta pegiat lingkungan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menekankan pentingnya memperkuat kepemimpinan hijau (green leadership) di tingkat daerah.
“Sulsel ini adalah provinsi yang bisa dikatakan terbaik ya, yang berkomitmen untuk perencanaan penganggaran dari program-program mitigasi perubahan iklim dan mendorong kepemimpinan hijau,” ujar Bima.
Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor seperti antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.
“Saya lihat bagaimana pemerintahan Provinsi Sulsel dengan kota, kabupaten berkolaborasi dalam kerangka pentahelix dengan kampus, NGO, The Asia Foundation, PINUS dan Pattiro. Ini contoh baik, ini best practice lah menurut saya di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara, Sekda Sulsel Jufri Rahman, yang hadir mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa forum ini adalah bukti konkret dari kolaborasi lintas pihak yang konsisten sejak suksesnya Green Leadership Forum pertama pada 2022.
“Forum ini adalah bukti nyata dari keberlanjutan komitmen kita bersama, setelah kesuksesan Green Leadership Forum pertama pada tahun 2022 yang berhasil mendorong lahirnya kebijakan inovatif Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE),” ujar Jufri.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulsel telah menempatkan isu perubahan iklim sebagai prioritas pembangunan jangka panjang dan menengah.
“Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan isu lingkungan perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan daerah. Komitmen ini secara eksplisit termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Sulsel,” terangnya.
Jufri menyebutkan bahwa prinsip pembangunan hijau dan rendah karbon sudah menjadi bagian integral dari Rancangan Akhir RPJMD Sulsel 2025–2029.
Dalam misinya, Sulsel menargetkan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap Green Leadership Forum II menjadi momentum sinergi pemerintah pusat, daerah, NGO, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.
“Dengan dukungan para pihak dan sinergi satu dengan lainnya, kami optimis pencapaian pembangunan menuju Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter dapat terwujud,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari forum ini, diluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk Kabupaten Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba.
Selain itu, Bupati Maros menyerahkan SK Masterplan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial kepada pemerintah pusat dan provinsi.
Forum ini juga memberikan penghargaan kepada 7 kabupaten dan 1 kota yang telah memiliki kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan pengembangan perhutanan sosial berbasis kawasan terpadu. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login