Kementrian Agama RI

DPR dan Kemenag Bahas Efisiensi, Layanan Keagamaan dan Pendidikan Bisa Terdampak

Published

9 bulan ago

3 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA – Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (Raker), membahas program dan anggara 2025 di Senayan, Senin (3/1/2025). Raker antara lain membahas kebijakan efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo.

Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga. Untuk Kementerian Agama, diminta melakukan efisiensi aggaran sebesar Rp14.284.062.000.000.

Menteri Agama menyampaikan sudah melakukan upaya untuk menyisir anggaran Kemenag terkait efisiensi. Meski demikian, Menag mengatakan bahwa hasil penyisiran belum mencukupi target yang ditentukan Kementerian Keuangan.

“Berdasarkan kriteria dan identfikasi diperoleh besaran Rp7.279.475.129.000. Hal ini mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian kembali agar dapat memenuhi target efisiensi dengan kriteria yang sama, namun melakukan ekspansi pada identifikasi rencana efisiensi,” ucapnya.

Aggaran tersebut didapat dengan memperhitungkan tetap ketersediaan sebagian anggaran untuk operasional yang bersifat kebutuhan dasar, pengalihan pagu ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), dan sumberdana hanya dari belanja rupiah murni.

Menurut Menag, jika melihat tuntutan efisiensi sebesar Rp14 Triliun penyesuaian anggaran akan berdampak pada beberapa program dan kegiatan prioritas.

Kegiatan prioritas tersebut antara lain layanan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat potensi ekonomi berbasis agama, pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah dan digitalisasi layanan keagamaan.

Selain itu, bidang pendidikan seperti pemberian bantuan pemerintah bidang pendidikan, termasuk beberapa kegiatan yang selama ini menjadi prioritas seperti BOS, BOPTN, PPG, dan bantuan bea siswa peserta didik dan pendidik, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penuntasan rehabilitasi madrasah dan lembaga keagamaan, dan pengembangan kompetensi guru dan dosen juga bisa terdampak efisiensi.

Namun demikian, Menag megungkapkan bahwa efisiensi yang digagas oleh Presiden ini bukan tanpa alasan. Kementerian Agama sebagai turunan dari eksekutif akan tetap mendukung program ini.

“Inpres ini baru minggu lalu, namun kami baru bisa menghemat 7 triliun. Dan kami harus peras lagi. Kami akan lanjutkan dana yang bisa kami kurangi. Selanjutnya bisa kami sampaikan ke komisi VIII DPR,” ucap Menag.

Ia pun meminta dukungan semua pihak terkait pengalokasian anggaran ini. Ia pun mengingatkan bahwa Kemenag meerupakan instansi vertikal, yang satuan kerjanya mulai dari pusat hingga ke KUA. Artinya, ada beberapa anggaran yang jika dihilangkan akan berdampak langsung ke masyarakat.

Menag pun meyakinkan para anggota DPR dan masyarakat bahwa program efisiensi ini tidak akan membuat semangat kendor. “Pendiri bangsa ini tanpa APBN bisa berbuat banyak, hanya karena dikurangi Rp14 T saya kira masih bisa berbuat banyak untuk masyarakat,” ucap Menag.

“Insya Allah kami yakin bisa berbuat banyak bagi masyarakat tanpa mengurangi layanan. Saya juga meminta dukungan dari anggota Komisi VIII DPR untuk tetap mendukung kami. Kami siap mendengarkan saran-saran. Saya yakin jika ada kemauan pasti ada jalan,” tutupnya.

Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang pun mengungkapkan bahwa anggaran di Kementerian Agama memang sangat besar namun sebagian besar aggarannya merupakan program yang menyentuh langsung masyarakat. Kkarena itu, perlu kehati-hatian jika akan menyisir anggaran untuk diefisiensi.

Meski demikian ia berharap Kementerian Agama kembali merinci anggaran agar bisa diawasi secara bersama antara DPR dan Kemenag RI. “Ini bisa kita lakukan bersama, Pak. Jadi kami perlu rinciannya. Semoga bisa dilakukan tanpa harus mengurangi pelayanan bagi masyarakat,” jelasnya.

“Untuk kepemimpinan Prof. Nasaruddin kita berbangga, terbaik kinerjanya. Kalau aunggaran sudah dipotong, masih bisa kita lakukan akselerasi program, kita pasti dapat perhatian. Oleh karena itu komitmen ini kami akan mendukung,” sambungnya.

Anggota Komisi VIII asal Demokrat Achmad merasa prihatin dengan keharusan efisiensi Rp14 T yang harus dilakukan Kemenag. Dia berharap hal itu tidak mengurangi spirit jajaran Kemenag untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi umat.

“Justru ini tantangan yang bisa menghasilkan prestasi. Jadi itu harapan kita. Dengan menurunnya anggaran kemenag tidak sejalan dengan pelayanan bagi masyarakat. Itu spirit yang kami harapkan,” harapnya. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Terima Menteri Wakaf Suriah, Bahas Kerja Sama Pendidikan Islam dan Wakaf

Published

4 jam ago

31 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Menteri Wakaf Suriah, Syaikh Muhammad Abu Khoiri Syukri, beserta rombongan ulama Syam di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan pendidikan untuk kaderisasi ulama an penguatan wakaf antara kedua negara.

“Indonesia membutuhkan kesinambungan kader ulama. Tradisi keilmuan Syam adalah rujukan Islam dunia, dan hubungan ulama Nusantara dengan Syam telah terjalin sejak lama,” ujar Menag di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Menag menegaskan bahwa Masjid Istiqlal saat ini menjadi pusat pembinaan kader ulama dan telah menjalankan program pendidikan ulama sejak pandemi, mengingat lebih dari 800 ulama Indonesia wafat pada masa Covid-19.

“Kita ingin memperkuat sanad keilmuan, spiritualitas, dengan menciptakan ulama baru sebagai representatif ulama yang relevan untuk zaman modern,” tambahnya.

Menteri Wakaf Suriah menyampaikan rasa terima kasih atas penyambutan hangat Kemenag dan masyarakat Indonesia. Ia mengapresiasi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang berhasil menjaga kedamaian, keberagaman, dan persatuan umat.

Syaikh Abu Khoiri menjelaskan, Suriah kini memasuki fase pembangunan kembali pasca situasi konflik yang panjang. Pemerintah dan ulama Suriah, lanjutnya, tengah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan pendidikan Islam, riset keilmuan, dan penguatan ekonomi umat.

“Indonesia dikenal dengan akhlak. Suriah dikenal dengan kedalaman ilmu. Bila akhlak dan ilmu bertemu, dunia Islam akan mendapat manfaat besar,” ujarnya.

Syaikh Abu Khairi menjelaskan pentingnya ta’awun (kolaborasi kebaikan) antarnegara Muslim dalam pengembangan pendidikan, ilmu syariah, dan kemanusiaan, khususnya antara Indonesia dan Suriah. Menurutnya, sinergi antara Indonesia dan Suriah di bidang pendidikan agama, bahasa Arab, dan pengkaderan ulama akan membawa dampak luas, tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi dunia Islam secara global.

“Kita harus terus berkomunikasi, menjalin kerjasama dalam kebaikan antara kedua negara sebagai sesama negara muslim, untuk menciptakan negara yang aman dan tentram, serta adil dan makmur”, jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu Ulama, Muhammad Rajab Dieb juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan tazkiyatun nafs (pembinaan akhlak) sebagai fondasi pembentukan ulama sejati. Menurut mereka, keluasan ilmu tidak akan memberi manfaat tanpa kemurnian jiwa dan keteladanan moral.

“Ulama bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga pembawa cahaya dan teladan. Dengan begitu, ketika kita menyampaikan kebaikan agama akan mudah didengarkan”, tegas Muhammad Rajab Dieb.

Setelah mendengar paparan para ulama Suriah, Menag menyampaikan sembilan prioritas kolaborasi strategis yang dapat dilakukan antara Indonesia dan Suriah:

Pengiriman mahasiswa Indonesia ke Suriah dan Sebaliknya;
Pengiriman pengajar bahasa Arab dari Suriah ke Indonesia;
Pertukaran Pendaftaran Perguruan Tinggi kedua Negara;
Pertukaran dosen dua arah;
Kolaborasi riset di bidang keagamaan dan sains;
Penguatan zakat dan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat;
Program pemberdayaan perempuan berbasis pendidikan Islam;
Pengkajian isu fikih kontemporer;
Penyusunan deklarasi kemitraan pendidikan dan peradaban Islam Indonesia–Suriah untuk generasi muda.

“Dengan ini, kami seluruh yang hadir disini dari baik dari Kemenag ataupun Istiqlal siap menindak lanjuti kerja sama yang bisa dilakukan antara kedua belah pihak”, tuturnya.

Menag juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi keagamaan sebagai jembatan perdamaian dan peradaban global. “Semoga sinergi ini membawa keberkahan bagi umat Islam di seluruh dunia”, pungkasnya. (*)