Connect with us

Pemkot Makassar

Danny Pomanto Resmikan GPDI Bathesda Makassar Ingatkan Jagai Anakta Lewat Pengenalan Iman

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto meresmikan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bethesda Makassar, Jalan Gunung Merapi, Sabtu (1/2/2025).

Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Danny Pomanto dan disaksikan oleh seluruh jamaat yang hadir.

Dalam sambutannya, Danny mengatakan kehadirannya dalam peresmian ini sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah kota Makassar terhadap pembangunan tempat ibadah bagi umat beragama.

Pemerintah harus merangkul seluruh umat beragama dan ini jelas tertuang dalam program prioritas Danny Pomanto yakni perkuatan keimanan ummat.

Dimana kata Danny, kehadiran program ini pula menjadi landasan para umat beragama hidup berdampingan dengan aman, nyaman dan damai tanpa adanya gesekan.

BACA JUGA  Delegasi Makassar Tampil Memukau di Karnaval Budaya APEKSI 2025 Surabaya

“Keberagaman sangat indah. Merangkul seluruh umat itu sangat penting agar tercipta kota yang aman dan ini salah satu ciri kota yang maju,” ucapnya.

Danny juga menyebutkan kehadiran gereja ini adalah wujud nyata persatuan dan kesatuan sebagai bangsa.

Kota Makassar adalah kota yang penuh toleransi, tempat semua umat beragama hidup rukun dan saling menghargai.

Tak hanya itu, pada kesempatan ini pula Danny berpesan kepada para jamaat agar menjadikan rumah ibadah ini sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kesuksesan program-program pemerintah.

Selain perkuatan keimanan ummat, program jagai anakta ikut kembali dingatkan Danny kepada para jamaat.

“Masa kepemimpinan saya sebentar lagi berakhir, pesan saya selalu program Jagai anakta itu sangat penting untuk keberlangsungan masa depan bangsa. Jadikan rumah ibadah ini sebagai tempat dimana anak-anak ini nyaman untuk lebih meningkatkan keimanannya dan mengenal Tuhannya,” ungkap Danny.

BACA JUGA  Amanda Syahwaldi Camat Ujung Tanah Dampingi Wakapolres Pelabuhan Makassar di Jumat Curhat

Karenanya, Danny berharap agar gereja ini selalu dijaga dan dirawat. Mengingat tempat ini dibangun dengan penuh usaha dan dukungan banyak pihak.

“Sekali lagi saya berharap tempat ibadah ini tidak hanya digunakan dengan penuh penghormatan, tetapi juga dijaga keindahan dan kemegahannya. Tebarkanlah kedamaian kepada semua umat di sekitar kita,” harapnya .

Dengan diresmikannya gereja ini, Pemerintah Kota Makassar sendiri semakin menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberagaman dan mendukung pelaksanaan ibadah bagi seluruh umat beragama di wilayahnya, sekaligus memperkuat nilai-nilai toleran. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Sekda Zulkifly Ikut Rakor Bersama Kemendagri: Dorong Kolaborasi Jaga IPH dan Dukung Program 3 Juta Rumah

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat War Room Balai Kota, Selasa (22/7).

Diketahui, agenda rakor ini membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah. Di mana, dua hal tersebut merupakan perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Indonesia.

Sekda Zulkifly menyampaikan pihaknya optimistis Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Makassar bisa dikendalikan.

Apalagi, Pemkot Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkolaborasi agar inflasi tetap terjaga.

“Kami di Pemkot Makassar melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) intens memantau kondisi pangan. Tujuannya apa, memastikan harga pangan tetap stabil sehingga inflasi terjaga,” ujar Sekda Zulkifly, Selasa (22/7).

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Silaturahmi dan Shalat Tarawih Bersama Jamaah Masjid Darun Naim

Khusus untuk Program 3 Juta Rumah, Sekda Zulkifly menjelaskan pihaknya masih menunggu melakukan inventarisir lahan. Selanjutnya akan dibahas secara bertahap mengenai persiapan mewujudkan program 3 juta rumah.

Terpisah, Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Alamsyah menjelaskan Pemkot Makassar terus berupaya mengendalikan inflasi di kota ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengontrol harga di 12 pasar tradisional dan 2 pasar modern.

“Jadi kita memantau harga-harga di pasar-pasar tersebut setiap hari dan memberikan pelaporan tentang perkembangan harga,” jelas Alamsyah.

Selain itu, pemerintah kota juga melaksanakan gerakan pangan murah (GPM) untuk mendekatkan pangan di tengah-tengah masyarakat. GPM ini dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu, dan pemerintah kota juga memantau kondisi perkembangan harga.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri dan BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU Dukungan Jaminan Sosial

“Jika harga pangan prioritas di pasar-pasar mengalami kenaikan, maka pemerintah kota melakukan intervensi pelaksanaan GPM di sekitar pasar tersebut,” paparnya.

Sambung mantan Camat Tallo itu, Pemkot Makassar bekerja sama dengan 22 distributor, selain Bulog, untuk mengendalikan harga pangan. Saat ini, pemerintah pusat telah menurunkan harga beras SPHP (Stabilitas Pangan) menjadi Rp58.000 per 5 kilo, dan harga minyak goreng menjadi Rp15.000 per kilo.

“Harga-harga ini kemudian diturunkan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan GPM,” ucapnya.

Ia menambahkan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengharapkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi bekerja sama dalam proses penanganan inflasi. Sebab, penanganan inflasi tidak bisa ditangani oleh hanya satu OPD, tetapi memerlukan kerja sama dan elaborasi antar OPD.

BACA JUGA  Danny Pomanto Segera Lantik Firman Pagarra Jadi Sekda Makassar

“Dengan kerja sama ini, Pemkot Makassar berharap dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di kota ini,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Mahyuddin menjelaskan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka mendukung program ini, Pemkot Makassar telah menjalankan surat kesepakatan bersama tiga menteri untuk penghapusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“Kami di Pemkot Makassar juga sedang melakukan inventarisasi lahan, nah rencananya itu pembangunan rumah susun. Harapannya dapat meningkatkan ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat,” jelasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel