Kementrian Agama RI

Nasaruddin Umar: Kemenag Siap Dukung NU Dalam Membangun Keluarga Maslahat

Published

9 bulan ago

31 Januari 2025

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (NU). Turut mendampingi, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Hadir pula, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Penanggung Jawab Kongres, Alissa Wahid menyampaikan bahwa kongres ini tidak hanya membahas konsolidasi internal NU, tetapi juga bertujuan memperkuat layanan kepada keluarga-keluarga Indonesia.

Alissa menyebutkan bahwa kongres ini melibatkan sekitar 80 mitra dari kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil. “Kami tidak ingin bekerja sendirian. NU tidak mungkin mengurus keluarga Indonesia sendirian. Oleh karena itu, kami menggandeng mitra untuk mendalami berbagai isu penting,” katanya.

Alissa juga memaparkan pencapaian program Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU) yang telah menjangkau 1,5 juta keluarga, 5.000 calon pengantin melalui bimbingan perkawinan, serta 30 ribu bayi dan balita yang telah terlayani program kesehatan.

Menko PMK Pratikno dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah sangat berkepentingan dengan program GKMNU. “Kemenko PMK harus mengkoordinasikan pencapaian program prioritas dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Banyak isu yang selaras dengan program ini, seperti stunting dan perundungan,” ujarnya.

Pratikno menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan GKMNU dalam membina serta melindungi keluarga dari berbagai tantangan zaman, termasuk disrupsi teknologi dan ekonomi.

Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan keluarga di level mikro hingga perlindungan masyarakat di level makro. “Jika 50 persen warga Indonesia yang merupakan bagian dari nahdliyin berdaya, maka Indonesia akan berdaya,” tegasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

17 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)