Kementrian Agama RI

Nasional dan Progresif: Nasaruddin Umar Bukukan Kinerja Terbaik dalam Survei Independen

Published

9 bulan ago

28 Januari 2025

Kitasulsel—JAKARTA — Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mencatatkan sejumlah prestasi gemilang dalam 100 hari pertama kepemimpinannya di Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan survei independen, Nasaruddin berhasil meraih posisi teratas dalam beberapa kategori penting, menegaskan kepemimpinannya yang progresif di sektor agama.

Dalam survei yang dilakukan oleh Center for Public Policy and Economic Studies (Celios) menggunakan metode expert judgment, Nasaruddin Umar memperoleh skor hampir mencapai 100.

Survei ini melibatkan 95 jurnalis dari 44 lembaga pers di Indonesia, yang menilai kinerja Menteri Agama berdasarkan berbagai indikator, termasuk efektivitas program, reformasi kelembagaan, serta kemampuan dalam menciptakan komunikasi yang baik dengan publik.

Skor tinggi ini menunjukkan kepuasan yang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama di bawah kepemimpinan beliau.

Berdasarkan Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Januari 2025 menunjukkan bahwa Nasaruddin Umar meraih citra positif tertinggi di antara menteri-menteri lain.

Dengan angka 95,6%, survei ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,65%.

Citra positif ini mencerminkan keberhasilan Menteri Nasaruddin Umar dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta mengelola Kementerian Agama dengan integritas dan transparansi.

Survei lainnya, yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 16-21 Januari 2025, menempatkan Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi.

Dalam survei bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih,” Menteri Agama mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 92,8%, dan masuk dalam jajaran tujuh menteri dengan kinerja terbaik serta sepuluh menteri dengan tingkat popularitas tertinggi.

Serangkaian prestasi ini menunjukkan bahwa dalam waktu singkat, Nasaruddin Umar mampu memimpin Kementerian Agama dengan efisiensi, akuntabilitas, dan inklusivitas, serta memperkuat hubungan antar umat beragama di Indonesia.

Keberhasilannya ini juga menunjukkan keselarasan antara visi kementerian dan harapan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan lebih toleran.

Dengan prestasi yang dicapainya dalam 100 hari pertama ini, Nasaruddin Umar semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang dapat diandalkan dalam mengelola sektor keagamaan yang progresif dan mendukung keberagaman Indonesia. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

5 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)