Provinsi Sulawesi Selatan

Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia

Published

8 bulan ago

10 Januari 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.

Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.

Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.

Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.

Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.

Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).

Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.

“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.

Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Buka Peluang Sulsel Miliki Pesawat Sendiri

Published

6 jam ago

13 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAROS Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman membuka peluang bagi Provinsi Sulsel untuk memiliki pesawat sendiri di masa mendatang.

Hal itu disampaikan saat memberi sambutan pada acara Launching Penerbangan Bersubsidi Konektivitas Transportasi di depan Gate 6 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sabtu (13/9/2025).

Program ini ditandai dengan peluncuran penerbangan perdana pesawat ATR 72-500 milik maskapai Fly Jaya, anak usaha PT Surya Mataram Nusantara (Surya Group). Fly Jaya menjadi maskapai pertama yang menjajal penerbangan bersubsidi di Sulsel sebagai proyek percontohan di luar Pulau Jawa.

Dalam pidatonya, Andi Sudirman mengungkapkan visi besar ke depan agar Pemprov Sulsel tidak hanya menjadi mitra, melainkan bisa memiliki pesawat sendiri.

“Mana kala nanti kita bisa bikin kerja sama dengan Fly Jaya, dengan membentuk holding bersama, kenapa tidak. Kita siapkan anggarannya, kerja sama dengan Dirgantara Indonesia,” kata Andi Sudirman disambut tepuk tangan hadirin.

Ia menambahkan, visi ini tidak hanya untuk Sulsel, melainkan bisa diperluas dengan menggandeng provinsi lain di kawasan timur Indonesia.

“Pesawatnya milik provinsi Sulsel, Sultra, Sulut, Sulteng dan provinsi-provinsi lainnya yang ingin bergabung. Kami akan mengajak,” ujarnya.

Komitmen Subsidi dan Kolaborasi

Andi Sudirman menegaskan Pemprov Sulsel bersama pemerintah kabupaten/kota telah berkomitmen menerapkan skema cost sharing subsidi, sebagaimana yang sudah berjalan dalam pendanaan BPJS Kesehatan.

“Kami mencover kurang lebih 400 ribu sampai satu juta orang, kita bayar preminya. Tidak banyak provinsi yang melakukannya,” jelasnya.

Fly Jaya Bangga Terbang di Sulsel

Komisaris PT Surya Mataram Nusantara, Ady Iktimal Shihab, menyatakan rasa bangganya Sulsel menjadi daerah pertama di luar Jawa yang melayani rute Fly Jaya.

“Saya lahir dan besar di Makassar, jadi ini juga spesial. Kami merasa terhormat bisa beroperasi di Sulsel,” kata Ady.

Ady menjelaskan, Fly Jaya mengantongi izin operasi pada 16 Juni 2025 dan mulai beroperasi sebulan kemudian untuk rute Jakarta–Yogyakarta. Menurutnya, Sulsel dipilih karena dukungan penuh dari Gubernur dan antusiasme masyarakat.

Selayar Kini Bisa Dijangkau Lewat Udara

Salah satu rute perdana Fly Jaya adalah Makassar–Kepulauan Selayar. Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Natsir Ali, menyampaikan rasa syukur atas hadirnya rute udara ini.

“Selama ini Selayar hanya dijangkau lewat jalur laut. Dengan adanya penerbangan ini, pariwisata kami, terutama Taman Nasional Taka Bonerate, bisa kembali bangkit,” kata Natsir.

Pesawat ATR 72-500 yang berkapasitas 72 penumpang ini memiliki kecepatan 511 km/jam dengan jarak tempuh maksimal 1.500 km. Penerbangan Makassar–Selayar menempuh waktu sekitar 45 menit.

Dalam penerbangan perdana, Gubernur Andi Sudirman, Bupati Selayar Muhammad Natsir Ali, dan pejabat Pemprov Sulsel turut serta menuju Bandara Arung Palakka.