Kementrian Agama RI

Kuota Haji 2025 Tetap Besar, Biaya Lebih Murah: Pemerintah Pastikan Pelayanan Optimal

Published

7 bulan ago

6 Januari 2025

Kitasulsel—Jakarta — Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR hari ini menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan jajarannya.

Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. “Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,” terang Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2024).

BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen Nilai Manfaat yang bersumbar dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar jemaah dan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah.

“Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” sebut Menag.

Menag Nasaruddin menyampaikan bahwa pengesahan hasil Raker dengan Komisi VIII DPR ini akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo Subiyanto untuk menetapkan BPIH. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. 17.680 jemaah haji khusus.

Mewakili Pemerintah, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR. Meski dalam masa reses, para wakil rakyat terus bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah.

“Kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi VIII DPR,” terang Menag.

Menurutnya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal. BPIH ini juga merupakan harapan Presiden Prabowo Subiyanto yang mengobsesikan agar calon jemaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya lebih murah, ketika itu dimungkinkan.

“Alhamdulilah pada kesempatan kali ini terwujud,” sebut Menag.

“Pada kesempatan lain, BPKH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji kita tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan,” sambungnya.

Total nilai manfaat yang disepakati untuk digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Angka ini lebih kecil sebesar Rp1.368.219.881.908,86 jika dibandingkan dengan nilai manfaat yang digunakan pada operasional haji 2024, sebesar Rp8.200.040.638.567,20.

“Atas nama pemerintah, kami bersama Ketua BP HAJI menyampaikan terima kasih setinggi tingginya. Harapan kita menjadi harapan masyarakat juga. Kami memohon kepada Allah, perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat kita yang akan berhaji,” papar Menag.

Menag yakin penurunan biaya haji ini akan disambut baik oleh masyarakat. Namun, Menag juga berharap masyarakat tidak hanya tersenyum pada Januari 2024, saat mendengar biaya haji tahun ini turun. Lebih dari itu, kata Menag, pemerintah akan terus berupaya agar jemaah juga tersenyum pada saat penyelenggaraan haji di Juni mendatang.

“Kita ingin bukan hanya tersenyum di Januari tapi juga tersenyum di bulan Juni pada saat penyelenggaraan ibadah haji tidak ada kekurangan berarti yang dialami jemaah,” harap Menag.

Kementrian Agama RI

Dari Golden Age ke Era Digital, Menag Ajak PTKIS Aktif Bangun Peradaban Islam

Published

6 jam ago

31 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk aktif mengambil peran strategis dalam membangun peradaban Islam di era digital. Hal ini disampaikannya saat membuka Seminar Internasional bertajuk “Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta sebagai Pusat Kajian dan Peradaban Islam Nusantara”.

“Seminar ini membahas hal yang sangat strategis. Saya berharap tema ini bisa diturunkan menjadi langkah-langkah implementatif di masing-masing kampus,” ujar Menag di Universitas PTIQ Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Menurut Menag, perguruan tinggi yang mampu menguasai dan menggunakan teknologi secara proaktif akan menjadi pelopor kemajuan. Oleh karena itu, PTKIS harus siap bertransformasi dan tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi.

Dalam paparannya, Menag juga mengulas dinamika sejarah peradaban Islam. Ia menyebut bahwa dunia Islam pernah berada di puncak kejayaan pada abad ke-6 hingga ke-12 Masehi, yang dikenal sebagai the golden age. Masa ini ditandai dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan berkembangnya sintesis antara ilmu pengetahuan dan agama.

“Wahyu pertama yang turun adalah Iqra’, bacalah. Ini menjadi simbol lahirnya peradaban baru, di mana sains dan agama bersatu. Pada masa itu, ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, hingga Ibnu Rusyd tidak hanya ahli di bidang agama, tapi juga di sains dan filsafat,” jelasnya.

Menag menambahkan, semangat keilmuan dan keterbukaan inilah yang membawa Islam pada puncak kejayaan. Sayangnya, fase tersebut mulai meredup sejak penaklukan Baghdad oleh Mongol pada abad ke-13.

“Setelah itu, peradaban Islam cenderung mengalami stagnasi. Turki Usmani yang menjadi pusat peradaban Islam kala itu, lebih fokus pada militer dan politik. Kajian keilmuan menjadi parsial dan terlalu didominasi fikih. Sains nyaris tidak berkembang,” terangnya.

Menag menilai, warisan pasca-Mongol itu masih memengaruhi umat Islam saat ini. “Tantangan kita sekarang adalah bagaimana mengaktualisasikan kembali semangat Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban. Islam yang menggabungkan spiritualitas dan rasionalitas, iman dan ilmu pengetahuan,” tegasnya.

Ia mengajak PTKIS untuk menjadi pelopor gerakan kebangkitan peradaban Islam di era modern. “Dari golden age ke era digital, kita harus siap membangun kembali sintesis besar antara sains dan agama. Inilah esensi Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” pungkasnya.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (APTIKIS) Indonesia, Maslim Halimin menyebut, seminar ini juga akan diisi oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno, Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia, Ekhwan Toriman, Rektor Universitas Islam Fatoni Thailand, Ismail Lutfi Japakiya, dan Rektor UNU Cirebon, Said Aqil Siroj. (*)