Luwu Timur

Tokoh Masyarakat Nilai Pemekaran Luwu Timur Langka Strategis

Published

7 bulan ago

5 Januari 2025

Kitasulsel–LUWUTIMUR Wacana pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) oleh Presiden Prabowo Subianto terus menggeliat dan mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan.

Diketahui saat ini, Luwu Raya terdiri atas empat daerah diantaranya Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

Rencana pemekaran Luwu Timur menjadi dua bagian tengah digaungkan oleh masyarakat, akademisi hingga tokoh. Namun untuk memenuhi syarat administratif pembentukan provinsi baru, diperlukan minimal satu kabupaten tambahan.

Tokoh masyarakat Luwu Timur HM Asa’ad Mandas, menilai ide pemekaran Kabupaten Luwu Timur sebagai langkah yang masuk akal dan dapat diterima.

“Luwu Timur adalah salah satu contoh sukses pemekaran kabupaten. Di Luwu Raya, sepertinya hanya Luwu Timur yang memiliki kapasitas ekonomi cukup kuat untuk mendukung daerah baru,” ujar Asa’ad Mandas, Minggu (5/1/2025).

Asa’ad menambahkan, pemekaran Luwu Timur tidak akan melemahkan kabupaten induk, melainkan akan lebih memeratakan pembangunan serta mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

“Dengan APBD Luwu Timur yang besar, pemekaran menjadi dua kabupaten masih sangat memungkinkan. Daerah induk masih bisa mengawal daerah hasil pemekaran tanpa terlalu terbebani secara finansial,” jelasnya.

Asa’ad menyebut, wilayah barat Luwu Timur yang mencakup Kecamatan Wotu, Burau, Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur, dan Kalaena, dapat menjadi kabupaten tersendiri.

“Kabupaten baru ini nantinya bisa fokus pada sektor pertanian dan perdagangan karena posisinya yang strategis, berada di antara tiga provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Sementara itu, kabupaten induk yang terdiri dari Kecamatan Angkona, Malili, Wasuponda, Nuha, dan Towuti, dengan ibukotanya di Malili, dapat lebih berkonsentrasi pada pengembangan sektor industri dan pertambangan yang berdaya saing nasional dan global.

“Saya kira langkah memekarkan Luwu Timur sangat strategis dan prospektif, didukung oleh kapasitas ekonomi daerah serta potensi wilayah yang luar biasa,” ujar Asa’ad.

Ia juga menegaskan bahwa pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, mendekatkan pelayanan pemerintahan, dan memeratakan pembangunan. Bukan untuk kepentingan politik sektarian.

“Jika prinsipnya demikian, pemekaran Luwu Timur sangat masuk akal. Wilayah barat Luwu Timur dapat lebih cepat maju jika dimekarkan.

Ini juga akan mempercepat pembangunan di kawasan Luwu Raya secara keseluruhan. Silakan dikaji lebih lanjut,” tutup Asa’ad. (*)

Luwu Timur

Wabup Puspawati Sampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Ranperda Perubahan APBD 2025

Published

2 jam ago

30 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menyampaikan jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Agenda penting tersebut berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (30/07/2025), dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Lutim, Hj. Harisah Suharjo, didampingi Wakil Ketua I, Jihadin Peruge.

Hadir pula segenap Anggota DPRD, para Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Kepala Bagian, perwakilan Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Sebelumnya, lima fraksi DPRD Luwu Timur telah menyampaikan Pemandangan Umum mereka, masing-masing dari Fraksi Nasdem, Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Golkar, PDI Perjuangan, dan PAN.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Puspawati menyampaikan jawaban dan penjelasan atas berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi:

1. Fraksi Partai Golkar

Menanggapi pandangan yang disampaikan oleh Wahidin, S.AN, Wabup Puspawati menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan terhadap langkah cepat Pemerintah Daerah dalam menyerahkan Ranperda Perubahan APBD TA 2025.

Menurutnya, hal tersebut dapat terwujud berkat sinergi dan kerjasama yang terjalin baik antara pemerintah daerah dan DPRD.

2. Fraksi Partai Nasdem

Menanggapi pandangan Muhammad Iwan terkait percepatan penyerapan anggaran, Hj. Puspawati menyatakan kesepakatannya bahwa program-program prioritas akan menjadi fokus utama.

“Program ini bersifat berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur,” tegasnya.

3. Fraksi Partai Gerakan Persatuan Rakyat (GPR)

Menjawab pandangan I Wayan Suparta, Hj. Puspawati menegaskan komitmen Pemda terhadap sejumlah program unggulan dalam Perubahan APBD 2025.

Beberapa di antaranya yakni bantuan untuk lansia melalui Kartu Lansia, beasiswa mahasiswa melalui Kartu Pintar, layanan kesehatan gratis dengan Kartu Sehat, serta program lainnya yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap program ini mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

4. Fraksi PDI Perjuangan

Terkait masukan dari Andi Surono, SE. tentang keberlanjutan proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian, Hj. Puspawati memastikan bahwa pemerintah daerah akan mengawal ketat proses pembangunan tersebut.

“Pembangunan akan dilaksanakan secara partisipatif dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

5. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

Menanggapi pandangan Prima Eyza Purnama tentang pemerataan pelayanan antar wilayah, Wabup Puspawati menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengalokasikan anggaran secara menyeluruh.

Ia mengakui masih ada beberapa wilayah yang belum terpenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan.

“Pemenuhannya akan terus diupayakan secara bertahap,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, orang nomor dua di Bumi Batara Guru ini mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berperan aktif dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 bersama pimpinan dan anggota DPRD.

“Semoga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” pungkas Wakil Bupati Luwu Timur. (*)