Connect with us

Nasional

Dimulai Senin, Deretan Instruksi Prabowo soal MBG: Mulai Bahan Baku hingga BUMDes

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan segera diluncurkan pada 6 Januari 2025, hanya dalam hitungan hari. Jelang diluncurkannya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar bahan baku untuk program makan bergizi gratis berasal dari dalam negeri, bukan impor.

Selain itu, Ia juga meminta koperasi hingga badan usaha milik desa (BUMDes) dilibatkan dalam program makan bergizi gratis.

“Jadi arahan Presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dikutip dari siaran pers, Sabtu (4/1/2024).

Budi mengatakan kementeriannya akan melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah. Dia mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk mendukung program makan bergizi gratis.

BACA JUGA  Silaturrahmi dan Dialog Kebangsaan Bersama Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung

“Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis,” ujarnya.

“Itu termasuk koperasi telur berapa; koperasi sayur; beras; koperasi ikan, dan sebagainya,” sambung Budi.

Selain itu, Budi menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila, hingga melon. Ia menuturkan hal tersebut telah masuk dalam 20 persen dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.

“Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” jelas Budi.

“Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis,” ujarnya.

BACA JUGA  Siapkan Generasi Adaptif dan Kreatif, Menag Akan Kembangkan Gerakan Kepramukaan Madrasah

“Itu termasuk koperasi telur berapa; koperasi sayur; beras; koperasi ikan, dan sebagainya,” sambung Budi.

Selain itu, Budi menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila, hingga melon.

Ia menuturkan hal tersebut telah masuk dalam 20 persen dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.

“Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” jelas Budi. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Prabowo Perintahkan Tangkap Semua Pelaku Beras Oplosan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto geram dengan maraknya praktik beras oplosan yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara hingga hampir Rp 100 triliun per tahun. Ia memerintahkan aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku.

Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seusai rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, Rabu (30/7/2025), yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti,” tegasnya dalam konferensi pers.

Amran mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, sebanyak 212 merek terbukti tidak sesuai standar dan dicampur atau dioplos. Pelanggaran paling mencolok adalah tingginya kadar beras patah (broken rice) dalam produk yang dijual sebagai kualitas premium.

BACA JUGA  Jepang Siapkan Paket Kerja Sama Sukseskan MBG

“Medium itu batasnya 25%, premium 15%. Namun, ditemukan broken sampai 30-50%! Jelas ini melanggar,” ungkapnya.

Penyelidikan terhadap pengusaha nakal pelaku oplosan telah dimulai. Polri dan Kejaksaan Agung disebut tengah bekerja keras menindak pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah juga akan menyiapkan langkah mitigasi agar praktik curang ini tidak terulang, termasuk mengawasi peredaran beras di pasaran secara lebih ketat. “Sudah kami sampaikan kepada kapolri dan jaksa agung. Setelah dicek ulang, datanya valid dan hasilnya sama. Proses hukum harus berjalan,” tegas Amran.

Kasus beras oplosan ini menjadi perhatian serius karena menipu konsumen dan merugikan keuangan negara dalam skala masif. Pemerintah memastikan akan mengambil langkah hukum tegas demi melindungi masyarakat.

BACA JUGA  Bumerang Isu Boikot di Indonesia, Pakar: Waspada, Bisa Tingkatkan Gelombang PHK

“Bapak Presiden ingin pelaku ditindak tegas, agar negara dan rakyat tidak terus dirugikan,” tutup Amran. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel