Provinsi Sulawesi Selatan
Menko PMK Pratikno Serahkan Bantuan Rp14,4 Miliar untuk Penanganan Bencana di Sulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyerahkan bantuan senilai Rp14,4 miliar untuk penanganan bencana di Provinsi Sulsel. Anggaran tersebut merupakan bantuan dalam bentuk barang dan dana operasional tanggap darurat.
Menko PMK Pratikno mengatakan, bantuan ini memang belum seberapa, namun untuk tanggap darurat awal sudah lumayan. Selanjutnya, nanti sambil menunggu bantuan selanjutnya.

“Hari ini di Makassar kita melakukan rapat koordinasi penanggulangan bencana alam sebagaimana sudah dijelaskan oleh Kepala BMKG, bahwa memang kita ada potensi bencana karena curah hujan yang tinggi, karena itu perlu kita antisipasi,” ungkap Pratikno usai rapat koordinasi dengan Pemprov Sulsel, BNPB, BMKG dan seluruh Bupati serta Wali kota se-Sulsel, Kamis, 2 Januari 2024, di Kantor Gubernur Sulsel.
Karena memang kata Pratikno, ini bukan cuma curah hujan yang tinggi, tapi implikasinya juga tanah longsor, banjir, bahkan ombak tinggi yang harus diketahui oleh para nelayan.

“Kami bersama jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan bupati dan wali kota telah disediakan semua agar dampak dari bencana ini dapat ditangani seminimal mungkin,” kata Pratikno.
“Infrastruktur fisiknya disiapkan, aparatnya disiapkan, masyarakat disehatkan. Tadi juga ada bantuan dari pemerintah pusat melalui BMKG ke pemerintah daerah,” lanjutnya.
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, mengaku, hari ini melaksanakan rapat kordinasi di provinsi yang berdasarkan analisa evaluasi BMKG, bisa terjadi bencana.
Menurut Sunaryanto, secara maraton Menko PMK RI memimpin dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur melakukan pencegahan bencana, dan terbukti menjelang pergantian akhir tahun 2024-2025 di Jawa bencananya ada, tapi relatif semuanya bisa ditangani dan pemudik dapat melakukan liburan Natal tanpa diganggu terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem.
“Hari ini di Makassar dan di provinsi lain juga sudah dilaksanakan. Makassar sudah 16 kabupaten kota yang terkena bencana, tetapi karena kesigapan pemerintah daerah bencana itu dapat ditangani,” pungkasnya.
Kepala BMKG RI, Prof Ir Dwikorita Karnawati mengaku, pihaknya sudah menunjukan petanya, ada beberapa wilayah kabupaten masih berpotensi mengalami cuaca ekstrem di Bulan Januari 2025 ini.
Menurut Prof Dwikorita, Sulsel ini sangat istimewa, karena mulai dari Desember 2024 hingga Juni 2025 itu mengalami puncak musim hujan, tapi untuk wilayah yang berbeda-beda.
“Di Januari ini terutama mulai tanggal 2 sampai 7 Januari ini beberapa wilayah diantaranya Makassar, Maros, Soppeng ini masih potensi cuaca ekstrem,” kata Dwikorita.
Untuk itu, dalam rangka mitigasi BMKG meminta masyarakat terus memonitor perkembangan informasi cuaca, karena ini perubahannya bisa sangat cepat. Bisa melalui aplikasi mobile info BMKG yang dapat diinstall melalui aplikasi Store atau Playstore.
“Di situ informasi cuaca mulai hari ini sampai 6 hari kedepan setiap jam tentang curah hujan, suhunya berapa tinggi, kecepatan dan arah angin seperti apa serta kelembapannya seperti apa, ada di aplikasi tersebut dan kita berikan peringatan dini,” ungkap Dwikorita.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kunjungan langsung dari Menko PMK RI, Kepala BNPB, Kepala BMKG di Provinsi Sulsel. Apalagi hari ini dilakukan penyerahan bantuan sebesar Rp14,4 milliar dalam bentuk barang dan dana operasional.
“Hari ini pemerintah provinsi Sulawesi Selatan bersama 24 kabupaten mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Bapak Menko PMK, Kepala BMKG dan BNPB,” kata Prof Zudan.
“Kami akan mengeksekusi hasil rapat ini di lapangan untuk mulai memitigasi bencana dengan semua resikonya. Enam bulan ini saya minta kepada 24 kepala daerah, Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial untuk selalu bersiaga, sebagaimana intruksi kepala BMKG tadi,” tutur Prof Zudan.
Yang paling penting, kata Prof Zudan, agar masyarakat di pesisir dan para nelayan tetap waspada dengan cuaca ekstrem berdasarkan penyampaian Kepala BMKG dan Menko PMK Pratikno.
“Begitupun para nelayan agar tetap waspada terkait tinggi gelombang, sebagaimana informasi yang disampaikan kepala BMKG dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan agar waspada terhadap curah hujan yang ekstrem,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kapolda Sulsel, Pangkoopsau, Perwakilan Pangdam Hasanuddin, Bupati dan Wali Kota se-Sulsel, Basarnas dan seluruh pihak terkait lainnya. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel dan Wamendagri Dorong Kepemimpinan Hijau Lewat Green Leadership Forum II

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan hijau dan rendah karbon. Hal ini ditegaskan dalam Green Leadership Forum II yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).
Forum ini menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman.

Mengangkat tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan”, forum ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan penting seperti Country Representative The Asia Foundation Indonesia (TAF) Hana A. Satriyo, Direktur Eksekutif PATTIRO Fitria Muslih, kepala daerah se-Sulsel, akademisi, NGO, serta pegiat lingkungan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menekankan pentingnya memperkuat kepemimpinan hijau (green leadership) di tingkat daerah.

“Sulsel ini adalah provinsi yang bisa dikatakan terbaik ya, yang berkomitmen untuk perencanaan penganggaran dari program-program mitigasi perubahan iklim dan mendorong kepemimpinan hijau,” ujar Bima.
Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor seperti antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.
“Saya lihat bagaimana pemerintahan Provinsi Sulsel dengan kota, kabupaten berkolaborasi dalam kerangka pentahelix dengan kampus, NGO, The Asia Foundation, PINUS dan Pattiro. Ini contoh baik, ini best practice lah menurut saya di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara, Sekda Sulsel Jufri Rahman, yang hadir mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa forum ini adalah bukti konkret dari kolaborasi lintas pihak yang konsisten sejak suksesnya Green Leadership Forum pertama pada 2022.
“Forum ini adalah bukti nyata dari keberlanjutan komitmen kita bersama, setelah kesuksesan Green Leadership Forum pertama pada tahun 2022 yang berhasil mendorong lahirnya kebijakan inovatif Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE),” ujar Jufri.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulsel telah menempatkan isu perubahan iklim sebagai prioritas pembangunan jangka panjang dan menengah.
“Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan isu lingkungan perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan daerah. Komitmen ini secara eksplisit termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Sulsel,” terangnya.
Jufri menyebutkan bahwa prinsip pembangunan hijau dan rendah karbon sudah menjadi bagian integral dari Rancangan Akhir RPJMD Sulsel 2025–2029.
Dalam misinya, Sulsel menargetkan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap Green Leadership Forum II menjadi momentum sinergi pemerintah pusat, daerah, NGO, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.
“Dengan dukungan para pihak dan sinergi satu dengan lainnya, kami optimis pencapaian pembangunan menuju Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter dapat terwujud,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari forum ini, diluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk Kabupaten Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba.
Selain itu, Bupati Maros menyerahkan SK Masterplan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial kepada pemerintah pusat dan provinsi.
Forum ini juga memberikan penghargaan kepada 7 kabupaten dan 1 kota yang telah memiliki kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan pengembangan perhutanan sosial berbasis kawasan terpadu. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login