Kementrian Agama RI

Kemenag dan ICRP Kolaborasi Bangun Masyarakat Toleran

Published

10 bulan ago

2 Januari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar sepakat membangun kolaborasi dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) untuk membangun harmoni antar umat beragama di Indonesia. Hal ini ia ungkap dalam audiensi dengan ICRP di kantor pusat Kemenag RI, Jakarta.

“Kami menganggap pertemuan ini sebagai awal kolaborasi. Jangan anggap kami sebagai orang lain, kita punya cita-cita yang sama.

Saya harap kolaborasi ini mampu menciptakan masyarakat yang terbiasa menerima perbedaan,” ujar Menag kepada jajaran anggota ICRP, Kamis (2/1/2025).

Menurut Menag, untuk membangun masyarakat yang bijaksana dalam menghadapi perbedaan, nilai-nilai toleransi harus ditanamkan melalui kurikulum.

“Saya ingin menggagas kurikulum berbasis cinta, di mana anak-anak kita diajarkan toleransi yang tidak semu dan didoktrin dengan nilai-nilai kerukunan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua ICRP, Ulil Abshar Abdalla menyambut positif gagasan yang disampaikan oleh Menag. “Kami sangat gembira memiliki Menag seperti Prof. Nasaruddin Umar, yang memiliki rekam jejak panjang dalam dialog lintas agama,” katanya.

Ulil Abshar juga menyampaikan rencana untuk mengadakan perayaan 25 tahun berdirinya ICRP, serta festival toleransi yang akan diadakan setiap tahun.

“Kami ingin menggandeng Kemenag untuk program-program ini, terutama dalam moderasi beragama dengan pendekatan interfaith. Kami siap menjadi mitra,” ungkap Ulil.

ICRP, jelas Ulil, didirikan oleh tokoh-tokoh lintas agama, dan terus berupaya menjaga semangat dialog lintas agama di Indonesia.

Ulil berharap kolaborasi dengan Kemenag dapat menjadi langkah strategis dalam membangun harmoni di tengah keberagaman masyarakat. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

4 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)