PEMKOT

Danny Pomanto Lantik 4 Penjabat Fungsional Perizinan, Ingatkan Fokus Pekerjaan Jaga Integritas

Published

4 bulan ago

31 Desember 2024

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melantik Pejabat Fungsional, di Ruang Sipakalebbi, Balaikota Makassar, Selasa (31/12/2024).

Pengangkatan dan pelantikan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penata perizinan pada pemerintah kota Makassar ini berjumlah empat orang.

Diantaranya, Andi lwan B. Djemma, S.H., jabatan lama, kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan jabatan baru penata perizinan ahli madya.

Muhammad Al Gazali, S.E. Jabatan lama analisis kebijakan ahli muda dan jabatan baru penata perizinan ahli muda. Aan Konery, S.T., M.T. Jabatan Lama analis kebijakan ahli muda dan jabatan baru penata perizinan ahli muda.

Terakhir, M. Ammar Y. Tekeng, S.E. Jabatan lama penata kelola sistem dan teknologi informasi dan jabatannya baru penata perizinan ahli pertama.

Dalam sambutannya, Danny Pomanto menyampaikan pesan yang menjadi tugas pejabat fungsional yakni sebagai motor penggerak birokrasi yang unggul dengan profesionalitas.

“Usulannya 7 yang dilantik tapi kita lantik 4 dulu. Biar tiganya Wali Kota Baru yang lantik. Kita bagi-bagi tugas. Pejabat fungsional ini orang-orang profesional,” ucapnya.

Karenanya itu, Danny Pomanto meminta kepada jajaran pejabat fungsional yang baru saja dilantik untuk meningkatkan kinerja.

Apalagi penata perijinan ini harus memiliki konsentrasi yang tinggi. Maka dari itu, Danny meminta agar fokus pada pekerjaan dan jaga integritas.

Serta jadikan Kota Makassar ini menjadi lebih baik lagi dalam soal pelayanan.

“Akhir-akhir ini tambah lambat pelayanan. Semoga dengan adanya pelantikan ini pelayanan akan lebih cepat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, baik dan mumpuni,” imbaunya.

Pada kesempatan ini pula, Danny berharap agar kota Makassar kedepannya akan lebih maksimal dan lebih baik lagi dari segi apapun.

Apalagi pada sisa akhir jabatannya, Danny Pomanto ingin menciptakan birokrasi dengan kemampuan yang unggul.

“Saya harap semua bisa bekerja dengan baik saja. Profesional untuk rakyat agar makassar bisa unggul dalam segala hal,” harapnya. (*)

PEMKOT

Danny Tunjuk Nielma Palamba Jabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar

Published

4 bulan ago

8 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.

“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).

Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.

“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.

Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.

“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.

“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).

Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.

Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.

“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)