Nasional
Mentan Amran Menelusuri Jaringan Irigasi di Konawe Demi Swasembada Pangan
Kitasulsel–KONAWE Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan infrastruktur irigasi.
Dalam kunjungan kerjanya ke Bendungan Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe pada Jumat (27/12/2024), Mentan Amran menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung kesejahteraan petani.
“Kami datang untuk mengecek langsung, memastikan soal pupuk, dan memastikan irigasi berjalan dengan baik,” ujar Mentan Amran saat peninjauan tersebut.
Mentan Amran mengungkapkan, kehadiran bendungan dan infrastruktur irigasi dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas padi.
“Yang menarik, produktivitas padi sudah meningkat sejak ada Bendungan Ameroro. Ini nanti bisa mengcover 2.000 hingga 3.000 hektare. Alhamdulillah, tadi kami lihat produktivitasnya 6-8 ton per hektare, itu sudah sangat baik,” tambahnya.
Pemerintah, lanjut Amran, berfokus pada kemudahan akses air bagi petani, sehingga mereka dapat berbudidaya secara optimal dan memperoleh hasil yang lebih baik.
“Hadirnya bendungan dan infrastruktur irigasi dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan mereka,” harapnya.
Mentan Amran juga mendorong seluruh pihak terkait untuk bersinergi dalam pembangunan maupun rehabilitasi saluran irigasi di Indonesia.
“Semua irigasi tersier, primer, dan sekunder yang masih bermasalah akan kita perbaiki pada tahun 2025. Anggarannya mencapai 12 triliun rupiah, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” pungkasnya.
Bendungan Ameroro, yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah memberi manfaat besar bagi sektor pertanian, dengan tujuan utama mengantisipasi krisis air.
“Lokasi ini memiliki fasilitas yang besar manfaatnya untuk sektor ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, dan ekonomi jika dimanfaatkan secara maksimal.
Kami pemerintah daerah siap mendukung kepemimpinan Mentan untuk swasembada pangan dan untuk mengatasi masalah irigasi bersama,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio.
Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur tersebut demi mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia. (*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login