Connect with us

Nasional

DPD AMPHURI Sulampua Resmi Dilantik: H Muhammad Yasmar Yapid Ambil Peran Strategis

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M Nur, resmi melantik HM Azhar Gazali sebagai Ketua DPD Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) periode 2024-2028, Senin (16/12/2024). Pelantikan ini juga diikuti oleh 37 pengurus DPD Sulampua yang mayoritas diisi oleh generasi muda.

Wakil Ketua I, Bidang Haji, DPD AMPHURI Sulampua, H Muhammad Yasmar Yapid yang merupakan Direktur PT Jenewa Rabani Wisata(JRW) menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam mendorong sinergi dan optimalisasi layanan haji dan umrah di wilayah Sulampua.

“Sebagai Wakil Ketua I, Bidang Haji, saya berkomitmen untuk turut serta memperkuat kolaborasi antar pengurus dan berbagai pihak terkait. Ini bukan hanya tanggung jawab ketua, melainkan peran bersama, terutama para wakil ketua yang harus lebih aktif dan strategis,” ujar H Muhammad Yasmar Yapid.

BACA JUGA  Gedung Sekolah Rakyat Mulai Dibangun Juli 2025, Maluku Siap Jadi Percontohan

Sesuai dengan tagline “Comeback Stronger”, H Muhammad Yasmar Yapid juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi para pengurus baru yang mayoritas berasal dari anggota travel.

“Dengan pengurus yang memiliki semangat muda, kita harus fokus bekerja sama dalam menghadapi tantangan layanan haji dan umrah di tahun mendatang, termasuk akses dan kebijakan yang berpihak kepada jamaah,” tambahnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M Nur, menaruh harapan besar kepada kepengurusan baru DPD Sulampua.

“Kita optimis DPD Sulampua di bawah kepemimpinan HM Azhar Gazali, dengan dukungan penuh dari Wakil Ketua I H Muhammad Yasmar Yapid dan seluruh pengurus, akan mampu memperkuat ekosistem haji dan umrah. Selamat mengemban amanah,” serunya.

BACA JUGA  Jusuf Kalla: DMI Harus Sampaikan ke Jamaah jika Judi Online Haram

Sementara itu, Ketua DPD AMPHURI Sulampua, HM Azhar Gazali selaku menegaskan pentingnya sinergitas dan komitmen dari seluruh pengurus.

“Kita tidak bisa lagi bertumpu hanya pada satu orang. Peran aktif dari semua pihak, terutama KSB dan para wakil ketua, termasuk H Muhammad Yasmar Yapid, sangat diperlukan untuk membawa pelayanan haji dan umrah di wilayah Sulampua lebih maju,” jelasnya.

Dengan kepemimpinan baru yang solid dan kolaboratif, DPD AMPHURI Sulampua optimis mampu menghadapi tantangan perubahan industri haji dan umrah, serta memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat di Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Prabowo Perintahkan Tangkap Semua Pelaku Beras Oplosan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto geram dengan maraknya praktik beras oplosan yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara hingga hampir Rp 100 triliun per tahun. Ia memerintahkan aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku.

Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seusai rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, Rabu (30/7/2025), yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti,” tegasnya dalam konferensi pers.

Amran mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, sebanyak 212 merek terbukti tidak sesuai standar dan dicampur atau dioplos. Pelanggaran paling mencolok adalah tingginya kadar beras patah (broken rice) dalam produk yang dijual sebagai kualitas premium.

BACA JUGA  Prabowo dan Gibran Dijadwalkan Hadiri Kongres PSI di Solo

“Medium itu batasnya 25%, premium 15%. Namun, ditemukan broken sampai 30-50%! Jelas ini melanggar,” ungkapnya.

Penyelidikan terhadap pengusaha nakal pelaku oplosan telah dimulai. Polri dan Kejaksaan Agung disebut tengah bekerja keras menindak pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah juga akan menyiapkan langkah mitigasi agar praktik curang ini tidak terulang, termasuk mengawasi peredaran beras di pasaran secara lebih ketat. “Sudah kami sampaikan kepada kapolri dan jaksa agung. Setelah dicek ulang, datanya valid dan hasilnya sama. Proses hukum harus berjalan,” tegas Amran.

Kasus beras oplosan ini menjadi perhatian serius karena menipu konsumen dan merugikan keuangan negara dalam skala masif. Pemerintah memastikan akan mengambil langkah hukum tegas demi melindungi masyarakat.

BACA JUGA  Ketua FGMI:Aktor Dibelakang Sebaran Tuduhan Amoral Kepada Menag RI Tidak Beradab

“Bapak Presiden ingin pelaku ditindak tegas, agar negara dan rakyat tidak terus dirugikan,” tutup Amran. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel